Teori Pembangkangan Birokrasi Sebagai Sebab Efektif Indonesia Merdeka

  • Setelah Bala Tentara Dai Nippon menyerang Hindia Belanda maka Provinsi Seberang Lautan (Kerajaan Belanda) pun jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Jepang. Administrasi pemerintahan pun beralih ke otoritas Jepang. Itu artinya segala bagian pajak dan pendapatan bukan pajak masuk ke Jepang. Situasi perang membuat mereka kalang kabut, darurat apa saja yang penting untuk biaya perang. Situasi perang ini yang membuat pendudukan Jepang jauh lebih gila dibanding berabad pemerintahan kolonial Belanda (yang oleh Kerajaan Belanda dianggap sebagai salah satu provinsinya).
  • Karena Jepang tidak ingin banyak berhadapan dengan perlawanan bangsa Indonesia maka memberikan permen-permen iming-iming kemerdekaan dan sebagainya, para pejuang pembebasan diberikan pelatihan menjalankan administrasi negara dan sebagainya.
  • Menjelang masa kekalahannya maka porsi administrasi negara untuk pejuang pun diperbesar hingga pada titik kulminasi adanya kekosongan kekuasaan dan dilaksanakanlah pernyataan kemerdekaan dengan proklamasi.
  • Tentara sekutu sebagai pemenang perang belum datang, maka Jepang pun memberikan kesempatan pejuang-pejuang untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Jepang males mencegahnya, sudah kalah perang ini ngapain juga melarang pejuang mengambil-alih kekuasaan. “Ben ae lah kata mereka”. Biar nanti ketika otoritas Kerajaan Belanda dateng mau ambil alih administrasi pemerintahan puyeng sendiri. Urusan Belanda sendiri ae-lah, begitu pikirnya.
  • Ketika Tentara Sekutu datang sebagai observer untuk memastikan penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Belanda (Ini yang biasa disebut di PSPB sebagai Tentara NICA membonceng Tentara Sekutu), Kerajaan Belanda tidak salah dugaan, dikiranya serah terima beres, pegang kuasa kembali. Ternyata administrasi sudah dipegang republik-en dan terjadi perlawanan yang Terstruktur-Sistematis-Masif.
  • Otoritas Belanda yang datang ke Indonesia tentu saja sedikit sekali jumlahnya. Di negerinya baru saja pulih dari perang, ndak punya duit. Sudah sedikit orang sedikit pula uangnya. (Ingat: US sampai bikin Marshal Plan untuk membantu Eropa bangkit dari akibat Perang Eropa – PD II). Tentara KNIL selain sudah banyak yang membelot juga banyak yang jadi centeng dan preman. Menyatukannya kembali tentu tidak mudah. Butuh duit buat menggaji dan sebagainya. Padahal sedang bokek.
  • Harapannya tentu saja jika tidak ada pembangkangan birokrasi pemerintahan2 daerah, bupati2, residen2, wedana2 dan seluruh struktur birokrasi maka akan ada duit masuk dari pajak-pajak dan sebagainya untuk membiayai tentara dan pemerintahan pasca penyerahan Jepang. Namun ternyata terjadi pembangkangan alias tidak mau lagi bekerja kepada dan untuk pemerintahan Provinsi Seberang Lautan – Kerajaan Belanda. Ya piye maning, duit gak ada gimana mau berkuasa lagi. Berkuasa untuk dapat uang, tetapi uang sangat diperlukan untuk meneguhkan kekuasaan. Provinsi Seberang Lautan dalam dilema lingkarang setan kuasa dan uang. Tentu saja mau tidak mau harus menyerah. Duit dikit, tentara dikit, birokrasi yang dulu taat telah membangkang dan memilih untuk mengabdi pada republik yang baru berdiri. Terpaksa mereka duduk di meja perundingan dan seterusnya, dan terpaksa menyerah dan hanya meminta Papua Barat saja. (Argumentasi soal mengapa hanya Papua Barat akan diuraikan dalam artikel lain).
  • Peranan pembangkangan birokrasi ini belum pernah saya dengar diulas oleh sejarahwan. Bangsa kita masih hanya dijejali dengan kisah hero-isme tentara di bawah Jenderal Besar Sudirman. Tidak pernah dikisahkan tentang pembangkangan birokrasi sebagai sebab efektif kukuhnya kemerdekaan Indonesia. Hanya dijejali kisah kehebatan politisi dan tentara saja. Pembangkangan aparatur sipil Provinsi Seberang Lautan tidak pernah diungkapkan.
  • Menarik kemudian untuk mengurai lebih lanjut motivasi / sebab pembangkangan birokrasi Provinsi Seberang Lautan. Ada beberapa hipotesis yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, manakah yang paling otentik:
  • HIPOTESIS 1: aparatur birokrasi memang turut serta dalam semangat pembebasan kemerdekaan sehingga dengan sepenuh hati taat pada republik yang baru dan membangkang otoritas Pemerintahaan Provinsi Seberang Lautan.
  • HIPOTESIS 2: aparatur birokrasi takut pada tentara republik jika membangkang pada republik dan lebih memilih taat pada otoritas Provinsi Seberang Lautan yang sedang bokek.
  • HIPOTESIS 3: aparatur birokrasi sebagaimana sebagian besar massa-rakyat terpesona pada kharisma Bung Karno sehingga memilih taat kepada-nya.
  • HIPOTESIS 4: aparatur birokrasi lebih memilih taat pada otoritas baru karena dalam keadaan masih kacau, sistem keuangan dan perbankan sedang rusak maka dengan memilih taat pada otoritas baru bisa korupsi lebih besar dan lebih maknyus. Jika hipotesis 4 yang valid maka itu artinya korupsi pernah berjasa pada eksistensi republik hingga sekarang.
  • Yang terjadi dengan Provinsi Seberang Lautan mirip dengan apa yang pernah terjadi dengan Kerajaan Majapahit Raya.
  • Harap jangan langsung terbakar oleh hipotesis 4, karena semuanya masih hipotesis yang membutuhkan penelitian mendalam. Namun yang jelas, eksistensi republik masih bertahan di masa krusial dan genting itu bukan hanya jasa para politisi ketika itu yang sekarang banyak beredar mitos2 tentang kehebatannya, dan tentu saja bukan hanya karena hero-isme tentara.

Wassalam….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s