ARCHANDRA BATAL

Analisis Tentang “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019”

Keputusan Presiden merupakan keputusan dalam ranah Tata Usaha Negara yang harus memenuhi segala syarat sahnya keputusan / ketetapan Tata Usaha Negara baik dari segi formil maupun materiel. Keputusan aquo menetapkan pemberhentian sejumlah menteri dan sekaligus menetapkan penggantinya, salah satunya adalah memberhentikan Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta menetapkan Archandra Tahar sebagai pemangku baru jabatan menteri dimaksudkan.

Sesaat setelah pelantikan maka muncul issu mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar. Yang bersangkutan selain memegang passpor Indonesia ternyata juga memegang passpor Amerika Serikat. Selang 20 hari kemudian Presiden menetapkan keputusan baru yang memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari jabatannya dan menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat sementara hingga ditetapkan pengganti yang definitif.

Keppres No. 83/P Tahun 2016 pada dasarnya telah memenuhi segala syarat keabsahan suatu keputusan TUN kecuali pada bagian pengangkatan Archandra Tahar karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sesuai doktrin Utrecht, yaitu “Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan yang lain, menurut isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.” karena melanggar dasar ketetapan adalah UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 22 Ayat (2) Huruf a, “Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia;”.

Berdasarkan uraian di atas maka keppres dimaksudkan merupakan keputusan yang cacat sehingga dapat berakibat: a.Ketetapan batal; b.Ketetapan batal karena hukum, c.Ketetapan dapat dibatalkan. Namun yang terjadi kemudian adalah Presiden mengeluarkan keputusan baru berupa pemberhentian Archandra Tahar tanpa menyebutkan dasar mengenai kewarganegaraan yang bersangkutan. Keputusan presiden dalam hal ini telah tepat meskipun akan ada kegoncangan jika Pengadilan TUN nantinya mengabulkan permohonan sejumlah advokat yang menggugat pembatalan Keppres No. 83//P karena jika yang terjadi adalah pembatalan maka pembatalan itu juga terkena pada sejumlah nama menteri lainnya yang ditetapkan dalam Keppres yang sama.

Bentuk Keppres yang memberhentikan dan mengangkat beberapa individu dalam satu Keppres pada dasarnya menyalahi unsur Keputusan yaitu “Kongkrit, individual yaitu ditujukan pada perorangan atau badan hukum tertentu untuk mengatasi atau menyelesaikan hal-hal yang kongkrit”. Diabaikannya unsur tersebut dapat menyebabkan terjadinya kegoncangan tidak hanya bidang hukum namun juga kehidupan politik pada umumnya mengingat jika Keppres dinyatakan batal maka banyak menteri yang terkena dampak pembatalan berikut seluruh keputusan yang mereka tetapkan semasa menjabat menteri juga batal demi hukum karena mereka dianggap sama sekali belum menjabat secara sah. Jika keppres pengangkatan batal maka keppres pemberhentian dan sekaligus pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemangku sementara juga batal. Suatu kekhilafan yang luar biasa dampaknya.

Kesimpulan: menurut hemat saya Keppres No. 83/P Tahun 2016 batal demi hukum, dan jika Pengadilan TUN mengabulkan gugatan sejumlah advokat yang menggugat Keppres dimaksudkan juga Keppres pemberhentian Archandra Tahar maka harus dipikirkan jalan keluar hukumnya. Meski tentu saja saya tidak sependapat kekeliruan Presiden dalam menerbitkan Keppres dapat menyebabkan yang bersangkutan dimakzulkan. Namun argumentasi mengenai hal ini berada di luar pokok bahasan.

Saran: lain kali, jika perkara TUN kali ini lolos jika hendak mengangkat atau memberhentikan maka satu jabatan dan satu nama harus dituangkan dalam Keppres sendiri-sendiri sehingga jika terjadi kekeliruan dapat diperbaiki dengan lebih mudah. Seharusnya saat ini Presiden segera menetapkan suatu Keppres membatalkan Keppres pemberhentian dan satu Keppres lagi mengenai pembatalan pengangkatan Archandra Tahar (khusus hanya yang menyangkut Archandra Tahar saja karena ada kekhilafan dan sebagainya) yang diangkat dengan Keppres No. 83/P Tahun 2016. Meski agak aneh karena kekhilafan/culpa yang terjadi juga aneh, tetapi ini bisa menjadi solusi sehingga gugatan sejumlah advokat yang menggugat Keppres dimaksudkan menjadi tidak relevan lagi. Karena jika sampai dikabulkan maka akan terjadi kegoncangan yang lebih besar baik bidang hukum maupun politik.

TEGUH SUGIHARTO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s