Ilusi Keterwakilan

Menurut C.F. Strong, ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: (1)the supremacy of the central parliament (adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat); (2)the absence of subsidiary souvereign bodies (tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat). Pada kenyataannya negara kesatuan dewasa ini semakin memberikan porsi otonomi yang semakin besar kepada pemerintahan daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Menurut Van der Pot, konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas secara pemilihan nama pun mengacu kepada bentuk negara kesatuan, negara yang bersusunan tunggal. Dalam berbagai peraturan perundangan, meski memberi porsi otonomi yang semakin besar kepada pemerintah daerah namun tetap tunduk pada pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat memiliki kewenangan membatalkan peraturan daerah yang dipandang tidak sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Parlemen pusat memiliki kewenangan yang sangat besar meski tentu saja tidak sebesar negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Anggota parlemen dipilih rakyat “secara langsung” dalam pemilu, demikian juga presiden. Keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama diajukan oleh partai politik peserta pemilu.

Jika kita cermati lebih dalam maka partai politik-lah yang sesungguhnya memegang kedaulatan secara terselubung. Partai politik secara struktural bukanlah lembaga negara tetapi partai politik-lah yang menetapkan kandidat-kandidat pejabat negara. Rakyat memiliki kebebasan memilih anggota parlemen yang mewakili dirinya dan juga memilih presiden, selama pilihan itu adalah nama-nama yang diajukan oleh partai politik.

Kembali ke ruang lingkup pembahasan adalah perihal independensi anggota parlemen mengingat pengajuan nama-nama merupakan kewenangan mutlak partai politik peserta pemilu. Namun pertama-tama saya harus memproblematisasi terminologi visi dan misi serta fungsi anggota parlemen pada dasarnya juga suatu ilusi. Karena pengajuan nama adalah kewenangan partai politik maka jelas partai politik secara normatif tidak akan mengijinkan nama yang memiliki visi serta misi yang tidak sejalan dengan garis partai. Para politisi yang berminat maju dalam pemilihan umum harus menyesuaikan diri dengan garis partai yang dipilihnya sebagai kendaraan politik. Harus diingat bahwa “kendaraan politik” bukanlah kendaraan yang bebas nilai. Kendaraan politik itu sendiri telah memiliki visi dan misinya yang harus diterima oleh setiap anggotanya ataupun setiap politisi yang ingin mengendarainya menuju keinginannya menjabat suatu jabatan negara.

Secara normatif, setiap anggota parlemen adalah independen dalam menentukan sikapnya sendiri di parlemen. Tetapi sekali lagi, ini hanya bersifat normatif. Karena kita sama mengetahui bagaimana kesudahan politisi yang memilih sikap yang berbeda dengan sikap partainya. Mereka yang berbeda pendapat maka bisa dipastikan jika tidak diganti antar waktu, karir politiknya menjadi mandek karena tidak diberikan peranan signifikan lagi bahkan bisa dipecat begitu saja seperti yang terbaru terjadi pada tiga anggota Partai Golkar yang memilih untuk mendukung Capres Jokowi alih-alih mengikuti sikap partai mendukung Capres Prabowo. Meski tentu saja karena pilihannya memenangkan kontestasi kepresidenan maka justru karir politik yang bersangkutan makin berkibar melalui jalur eksekutif.

Partai <—> Anggota Parlemen  <—- konstituen

Rakyat adalah pemilih-penderita! Sekali memberikan suaranya maka rakyat tidak memiliki saluran kontrol formal terhadap pilihannya. Tetapi partai yang menetapkan kandidat memiliki kekuasaan formal mengontrol anggota parlemen yang diajukannya kepada rakyat dalam pemilu. Dan partai di Indonesia pada dasarnya adalah sebentuk kristalisasi oligharki (pemerintahan oleh hartawan) atau bersifat feodalistik yaitu kekuasaan nyata dipegang oleh segelintir pimpinannya. Dengan demikian, pada hakikatnya pemerintahan Indonesia adalah berbentuk oligharki.

Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa selain khayalan untuk tidak memilih yang bersangkutan lagi pada pemilu berikutnya jika abai janji. Tetapi secara konstelasi politik, tetap saja pemegang kekuasaan adalah partai yang tidak begitu penting person pejabat anggota parlemennya. Karena pada kenyataannya, anggota parlemen adalah sebentuk angka untuk posisi tawar para pimpinannya terhadap pimpinan partai lainnya dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Anggota parlemen sudah jelas tidak memiliki bentuk pertanggungjawaban apapun juga terhadap konstituennya terlebih sistem proporsional membuat kita tidak bisa menetapkan siapa mewakili siapa saja. Dengan demikian jelas bahwa memang partai-lah penentu sepak terjang anggota parlemen dan konstituen hanya pemanis demokrasi belaka.

Akhir kata: CMIIW,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s