Pernyataan Sikap DTP Terkait Pilpres 2014

“Alangkah mudahnya menguasai Indonesia. Cukup beli parpolnya saja.”

“Demokrasi semata-mata hanyalah alat mencapai tujuan.”

Dan Letjen (Purn) Prabowo Subijanto sedang mencoba menguasai Indonesia dengan membeli parpolnya saja. Kita wajib mencegahnya terlebih dahulu baru kemudian menangkal setiap upaya pihak lain menguasai Indonesia dengan membeli parpolnya dengan implementasi sistem Negara Demokrasi Tanpa Partai. Oleh karena itu, berikut ini adalah pernyataan sikap DTP:

Pernyataan Sikap DTP Terkait Pilpres 2014 (format PDF)

 

PERNYATAAN SIKAP

GERAKAN DEMOKRASI TANPA PARTAI

 

Menimbang:

  1. bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2014 – 2019 telah menjadi sedemikian brutal sehingga menjadi suatu duel antara “semua” elemen bangsa melawan “seluruh” elemen bangsa;
  1. bahwa setelah mencermati rekam jejak kandidat serta jalannya kampanye hingga hari terakhir masa kampanye dapat ditengarai adanya suatu ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia, dimana salah satu kandidat secara jelas menyebutkan bahwa demokrasi adalah sekadar alat mencapai tujuan, maraknya kampanye hitam dan seterusnya;
  1. bahwa pada saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum memiliki payung hukum konstitusi yang mengatur secara tegas dan jelas tentang sikap dan mekanisme yang harus dilaksanakan TNI jika Panglima Tertinggi mengeluarkan suatu perintah kepada TNI yang bersifat melanggar konstitusi;
  1. bahwa dengan demikian sistem berbangsa dan bernegara saat ini masih membuka peluang kelahiran kembali kekuatan tirani dan kediktaktoran berdasarkan dalih kepentingan bangsa dan negara meski dilaksanakan secara melanggar konstitusi bahkan patut dikhawatirkan kelahirannya didalihkan pada argumen demi keutuhan bangsa dan negara karena jelas dan terang kandidat dimaksud secara keras dan dengan intonasi yang dalam menyatakan siap mempertaruhkan segalanya demi keutuhan bangsa dan negara dimana argumentasi ancaman keutuhan seringkali sulit diverifikasi kebenarannya karena menyangkut suatu penilaian subjektif terhadap ancaman itu sendiri;
  1. bahwa dengan demikian terdapat suatu ikhwal kegentingan yang memaksa Gerakan Demokrasi Tanpa Partai untuk turut serta mencegah risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko matinya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  1. bahwa Gerakan Demokrasi Tanpa Partai menetapkan tindakan Robek Surat Suara sebagai suatu bentuk ekspresi tidak percaya pada sistem berbangsa dan bernegara yang berlaku saat ini khususnya tetapi tidak terbatas pada masalah sistem kepartaian yang memanipulasi konsepsi daulat rakyat sepenuhnya adalah sebagai suatu taktik guna men-delegitimasi sistem berjalan;
  1. bahwa tujuan utama Gerakan Demokrasi Tanpa Partai adalah perubahan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mencerminkan suatu daulat rakyat sepenuhnya dan bukan semata-mata men-delegitimasi sistem berjalan.

 

Mengingat:

  1. prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan;
  1. tujuan utama gerakan yaitu ditetapkannya Counter Legal Draft Konstitusi Demokrasi Tanpa Partai menjadi konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MAKA BERSAMA INI GERAKAN DEMOKRASI TANPA PARTAI MENYATAKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT:

  1. Menyerukan seluruh elemen bangsa untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos kandidat nomor dua yaitu pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena berdialog dengan keduanya bahkan melawan keduanya jika diperlukan adalah jauh lebih mudah dibandingkan risiko nyata matinya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan kepada mereka berdua (Joko Widodo – Jusuf Kalla) saat ini hanya dan hanya kita laksanakan karena adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
  1. Menyerukan seluruh elemen bangsa untuk mengawal jalannya pemilihan umum sehingga dapat berjalan secara jujur dan adil, daftarkan diri sebagai relawan saksi di http://www.2jutarelawan.com;
  1. Menyerukan kepada Joko Widodo –  Jusuf Kalla untuk memantapkan kemenangan rakyat dengan turut serta memperjuangkan suatu amandemen konstitusi sehingga lebih memberikan jaminan bagi tegaknya daulat rakyat sepenuhnya yaitu suatu konstitusi yang memuat secara tegas antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

A. Menegakkan suatu sistem politik demokrasi tanpa partai yaitu suatu sistem yang:

ü.  Menghapuskan kewenangan formal partai dalam memajukan kandidat pejabat publik apapun juga;

ü.  Membentuk suatu Dewan Pakar yang bertugas melaksanakan seleksi awal kandidat pejabat publik yang untuk selanjutnya dipilih dalam suatu pemilihan umum yang diikuti seluruh rakyat Indonesia atau seluruh anggota lembaga perwakilan rakyat seluruh tingkatan;

ü.  Dan seterusnya.

B. Menegakkan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, berbagi dan peduli (kemurahan hati) sesuai prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan yaitu suatu sistem yang:

ü.  Memberikan bukti nyata bahwa rakyatlah pemilik sah kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Adil kepada bangsa Indonesia dengan membagikan 20% (dua puluh persen) hasil pengelolaan kekayaan alam yang dilaksanakan negara kepada seluruh rakyat Indonesia secara transparan dan sama rata;

ü.  Menegakkan dan mengatur suatu pembatasan hak milik atas tanah;

ü.  Menetapkan suatu jaminan minimum pendapatan yang layak serta suatu proporsi gaji tertinggi dan terendah korporasi yang beroperasi di Indonesia;

ü.  Menetapkan bahwa 20% (dua puluh persen) dari laba bersih positif korporasi merupakan hak pekerja yang dibagikan secara sama rata kepada seluruh pekerja korporasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan;

ü.  Dan seterusnya.

C. Menegaskan bahwa loyalitas Tentara Nasional Indonesia adalah hanya dan hanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konstitusi serta mengatur suatu mekanisme penolakan Panglima TNI terhadap setiap perintah Panglima Tertinggi (Presiden Republik Indonesia) yang melanggar konstitusi.

D. Mengakhiri era Judicial Dictactoship yaitu bahwa atas setiap peraturan perundangan juga setiap putusan pengadilan kasasi dapat dimintakan uji konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi dan kepada setiap putusan Mahkamah Konstitusi maka Presiden dan atau lembaga perwakilan rakyat dan atau suatu jumlah tertentu perwakilan rakyat dapat memintakan pendapat rakyat dalam pemilihan umum.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain manapun juga.

 

NKRI, 7 Juli 2014

 

Pendiri Gerakan Demokrasi Tanpa Partai dan Juru Ketik Counter Legal Draft ,

TTD

Teguh Sugiharto

Counter Legal Draft Konstitusi – DTP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s