Sistem Ekonomi DTP ^_^

ini data CEO: rata2, bukan terbesar:terendah

ini data CEO: rata2, bukan terbesar:terendah

Sistem ekonomi pasar secara teoritik nampak indah, tetapi ‘tangan tak terlihat’ itu tak pernah bekerja dengan baik apalagi penguasa modal dengan segala kerakusannya memainkan kekuasaannya agar dia tak bekerja. Sistem ekonomi DTP bukan sistem kapitalistik yang berlandaskan keserakahan. Jika semua serakah maka ‘tangan tak terlihat’ akan mengadilkannya. Juga bukan marxis apalagi utopia buruh memegang kendali industri. Semua talenta ada tempatnya dan insentifnya masing-masing.

Sistem Ekonomi DTP adalah berbagi dan peduli (kemurahan hati): 

Pasal 92

(1)   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, berbagi dan peduli (kemurahan hati) sesuai prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan.

(2)   Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3)   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

(4)   Dua puluh persen dari hasil pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibagikan kepada seluruh warga negara secara sama rata yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(5)   Negara bertanggung jawab mengembangkan sistem perekonomian yang menjamin kemandirian, harkat dan martabat serta ketahanan bangsa.

Note: menurut hukum adat ada kontrak maro dan mrapat, karena bagian dari pengelola kekayaan alam (negara cq. Pemerintah) akan digunakan juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka cukup 20% dan tidak 25% (mrapat) yang dibagikan langsung kepada pemilik sah kekayaan alam yaitu rakyat.

Pasal 93

Negara mengatur dan menegakkan pembatasan hak milik atas tanah menurut prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan.

Note: luas tanah pada prinsipnya tidak bertambah luas sedangkan penduduk selalu bertambah maka pembatasan hak milik atas tanah adalah sesuai dengan asas perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pasal 94

(1)    Negara mengatur dan menegakkan hak pekerja atas pekerjaan yang dilaksanakannya secara layak menurut kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu upah yang layak dan hak-hak lainnya serta hak pekerja atas hasil pekerjaan yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih positif korporasi yang mempekerjakan pekerja tetap lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) orang yang dibagikan secara sama kepada seluruh pekerja perusahaan dimaksud.

(2)    Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Note:

Prinsip ekonomi Indonesia adalah kasih dan kepedulian pada sesama (kemurahan hati), manusia adalah pusat daripada segala kebijakan. Demi keadilan dan kemanusiaan maka sistem pengupahan adalah perpaduan antara penetapan suatu standart minimum biaya hidup atau upah minimum, ratio terbesar antara gaji terbesar dan terendah serta 20% nett profit positif yang dibagikan secara sama rata kepada seluruh sumber daya manusia suatu korporasi.

Pasal 95

(1)   Anak-anak dan warga negara lainnya yang terlantar menjadi tanggung jawab negara.

(2)   Negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara dan jaminan pensiun bagi seluruh warga negara yang mencapai usia pensiun.

(3)   Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta terjangkau bagi seluruh warga negara.

(4)   Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dimanapun juga.

(5)   Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s