Masa Edar Partai Politik…!

Hari ini belasungkawa atas wafatnya Nelson Mandela masih terasa, sehingga kupikir kurang tepat menulis soal masa edar partai politik. Tetapi secara tujuan beliau adalah melawan penindasan maka secara substansi adalah justru berarti turut menghidupkan pandangan-pandangannya. Maka inilah shout out-ku: 

Ketika yang berkuasa di suatu negeri adalah penguasa kolonial atau diktaktor dan tirani maka perlawanan terhadapnya harus bersifat berkesinambungan dan terorganisasi. Perluasan basis dukungan terhadap perjuangan dan sebagainya. Nah, dalam kondisi demikian maka organisasi perlawanan yang bersifat politik atau biasa disebut dengan partai politik meski terkadang tidak menyebut dirinya partai politik menemukan reason d’etre-nya.  

Partai Toilet!

Partai Toilet!

Tetapi ketika era kebebasan atau kemerdekaan kebangsaan telah mewujud maka tujuan dan fungsi partai pun berubah menjadi alat pencari kuasa. Lord Acton jauh hari telah mengingatkan: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Meski pada prinsipnya peringatan itu tak selalu benar walau anomalinya hanya sesekali sepanjang sejarah kekuasaan namun patut diwaspadai. Partai akhirnya menjadi alat pencari kuasa yang mana pemegang kuasa akan bertendensi untuk korup. Maka dalam era kemerdekaan partai-partai akan membekali dirinya dengan kuasa-kuasa menentukan. YAITU menentukan hampir segala sesuatunya melalui penetapan kandidat-kandidat untuk jabatan perwakilan dan eksekutif. Bahkan hampir-hampir segala bidang kekuasaan lainnya. 

Partai sebagaimana juga Perseroan Terbatas dan badan hukum lainnya merupakan sarana yang sering digunakan untuk menyembunyikan kejahatan2. Sebagaimana mafia sering dikatakan sebagai organized crime sementara mafioso-nya sendiri menyebutnya family bussiness. Partai bukan lagi menjadi representasi suara rakyat, terbukti semakin banyaknya suara rakyat yang tidak tertipu jargon manis partai dan memilih golput. Tetapi seberapa besarnya golput hanya sekadar menjadi catatan pinggir, kekuasaan tetap menetapkan person-person perwakilan partai untuk menjadi. 

Partai juga membuat pertanggungjawaban menjadi kabur antara keputusan person pemegang jabatan ataukah suara partai yang mana sering berarti itu hanya suara elite-nya saja. Dan itu artinya hanya dalam satuan gelintir, suatu satuan yang mudah untuk dibeli dengan harga murah. Terjadilah fragmentasi kekuasaan yang akhirnya menjurus menjadi suatu oligharki. Dan berlaku-lah hukum-besi oligharki. Meski tentu masih ada orang-orang baik di dalamnya. Tetapi sepanjang pengetahuan saya tentang adanya orang baik itu. Saya ada kenalan anggota dewan dari suatu partai yang tidak tertarik sedikitpun untuk menjadi maling. Bahkan jika partainya memintanya mendukung suatu tindakan permalingan dirinya memiliki komitmen untuk detik itu juga mengundurkan diri. TETAPI beliau tetap saja tidak mau menjadi whistle blower dengan argumen tidak mau mengkhianati kolega-koleganya. Suatu moralitas yang absurd tetapi nyata. Jika membuka kejahatan kolega dipandang sebagai sebentuk pengkhianatan maka jelas sudah absurditasnya. Jadi apa lagi yang masih saudara harapkan dari sistem keparTAIan…?

So, mengapa kita tidak berjuang melucuti kewenangan formal partai menetapkan segala kandidat jabatan publik apapun juga? Kewenangan formal ini menjadikan segala sesuatu pengelolaan negara menjadi kusut bak benang ruwet. Pertanggungjawaban tak jelas. Loyalitas pejabat publik pun tak jelas kepada siapa. Partai yang mencalonkannya atau konstitusi atau konstituen atau rakyat atau pada siapa? Reason d’etre kewenangan formal partai ini apa? Tidak ada lain kecuali demi kepentingan pihak yang memiliki kuasa saat ini untuk dapat bertahan memperjuangkan kepentingan diri dan partainya. Partai telah menjadi sejenis SEKAT antara rakyat dan pelayannya. Keperantaraan ini tidak lain hanyalah menambah panjang keterhubungan rakyat dan pelayannya! 

Jadi, apalagi yang anda harapkan dari sistem kepartaian seperti saat ini? Sayangnya masih banyak “para pakar” yang mengkritik partai tetapi masih mengharapkan partai memperbaiki diri dan sejenisnya. Sekadar moral suasion belaka. Suatu yang sia-sia karena jelas hukum-besi berlaku di dalamnya. Hanya dengan paksaan mereka meniada. Hanya dengan paksaan mereka memperbaiki dirinya. Lagipula “para pakar” itu ngapain juga ngemeng hal-hal yang berada di luar lingkup kendalinya. Anggota partai pun bukan. Mereka tidak lebih dari penonton seperti umumnya kita. Jika pun masuk ke dalam suatu partai maka hukum-besi oligharki-lah yang akan menyingkirkan mereka dari lingkaran pengambilan keputusan partai. Dan akhirnya tidak lebih hanya akan menjadi skrup atau malahan terhanyut mencicipi nikmat kuasa. 

Pun demikian harap dicatat, saya tidak memaksudkan untuk suatu gerakan membubarkan partai karena itu termasuk dalam kebebasan berserikat dan berkumpul. Tetapi cukup hanya dilucuti kekuasaan formalnya saja. Dengan demikian partai akan terpaksa mengubah fokus menjadi lembaga kaderisasi pelayan rakyat dengan sebenar-benarnya. Partai akan mempersembahkan calon pelayan terbaiknya. Dan tidak menutup kemungkinan justru yang dibesarkan bukan oleh partai yang akan menjadi pelayan rakyat terbaik. 

So, DEMOKRASI TANPA PARTAI is a must! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s