Lomba Karya Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Pengumuman berikut ini akan saya print dan sebarkan ke Fakultas2 Hukum khususnya di Kota Bandung (karena saya domisili di Bandung sehingga bisa komunikasi tatap muka jika diperlukan) dan DKI Jakarta (karena MK ada di Jakarta gitu deh…). Jika Anda punya kenalan anak mahasiswa hukum atau Sarjana Hukum tetapi masih berminat berkontribusi, boleh disampaikan.

HAK UJI UNDANG-UNDANGTERHADAP KONSTITUSI (UUD)

UU No. 24 Tahun 2003, Bagian Kesepuluh tentang Pembubaran Partai Politik Pasal 68 (1) “Pemohon adalah Pemerintah”. Yang dimaksud pemerintah adalahPresiden RI atau diwakili menteri yang mana calon Presiden RI dimajukan oleh partai atau gabungan partai sebagaimana tersebut di UUD 1945 Pasal 6A (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Dengan demikian setidaknya ada dua kesimpulan pokok berikut ini:

1>yang memiliki hak kontrol terhadap parpol secara hukum hanya Presiden RI, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya bahkan meski dirugikan langsung oleh suatu tindakan partai tidak memiliki hak kontrol sedikitpun. Suatu negara hukum yang aneh bin ajaib dimana hak pihak-pihak yang mungkin berkepentingan dalam hal ini dikebiri haknya oleh hukum itu sendiri. Hukum buatan Presiden RI yang dimajukan oleh partai dan DPR RI yang pada hakikatnya adalah wakil partai dan bukan wakil rakyat.

2>terdapat konflik kepentingan yang mungkin merugikan negara dan warga negara, bagaimana bisa mengharapkan Presiden RI melakukan kontrol terhadap partai yang berjasa memajukannya sebagai calon Presiden? Bahkan bisa juga Presiden RI memanfaatkan hak kontrol yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Presiden RI bisa menjadikan hak ini sebagai suatu posisi tawar baik bagi partai pendukungnya maupun terhadap partai oposisi.

Oleh karena itu Gerakan Demokrasi Tanpa Partai bermaksud mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 68 Ayat (1) tersebut di atas. Maka kami bermaksud membuka partisipasi mahasiswa fakultas hukum khususnya yang berlokasi di Jakarta dan/atau Bandung untuk turut serta merumuskan materi permohonannya. Kami bermaksud mengajak mahasiswa-mahasiswa khususnya fakultas hukum untuk turut serta menjadi pemohon.

Dan yang terutama saat ini adalah partisipasi dalam merumuskan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan pengujian tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami menyediakan apresiasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang bisa membuat draft permohonan Judicial Review dimaksudkan. Barangsiapa yang draft-nya terbaik dan akan digunakan untuk mengajukan permohonan JudicialReview ke Mahkamah Konstitusi, sebagai sebentuk apresiasi kami sediakan hadiah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Draft Permohonan bisa dikirimkan melalui email ke antipartai@yahoo.com, Contact Person: TeguhSugiharto, SE (08179923479). Bergabunglah ke group facebook Demokrasi Tanpa Partai: www.facebook.com/groups/tanpapartai.

Hubungi kami untuk keterangan lebih rinci.

www.antipartai.wordpress.com

www.facebook.com/groups/tanpapartai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s