Tentang Penodaan Agama

Pasal 165a KUHP telah memakan banyak korban, terakhir adalah Tajul Muluk yang dipidana empat tahun penjara. Pasal 165a pada dasarnya adalah tambahan terhadap KUHP yang berasal dari Pasal 4 UU No.1/ PNPS/1965 yaitu: Pasal 4: Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

UU ini adalah penetapan Presiden era demokrasi terpimpin secara sepihak tanpa ada unsur persetujuan DPR atau lembaga negara lain manapun juga. Jadi UU ini adalah produk kekuasaan mutlak ketika itu. Pasal ini diterap hingga kini dan secara teori tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi kecuali pasal pembatasan tahun UU yang bisa diajukan ke MK telah diputus tidak berlaku dalam Judicial Review-nya. Saya belum tahu informasi ttg hal ini.

Masalahnya pasal ini terus diberlakukan tanpa melihat lagi pasal-pasal sebelumnya (pasal 1, 2, dan 3-nya) dalam UU ini yang menurut pandangan penulis menetapkan syarat-syarat pendahuluan sebelum pengadilan dapat menyidangkan perkara penodaan agama. Mustinya Pasal 165a hanya diterap jika memenuhi syaratnya. Yang mana syaratnya adalah “urusan politik” kekuasaan demi kepentingan negara.

Pelaku penodaan menurut pasal sebelumnya harus telah melalui tahapan:

1>diberikan peringatan dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung (Pasal 2).

2>Pasal 3: Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Sudah sangat jelas syarat pemberlakuan Pasal 165a KUHP adalah SETELAH dilakukan tindakan berupa PERINGATAN dan tetap tidak diindahkan.

Tetapi mengapa vonis pada Tajul Muluk, pada orang Ahmadi yang lalu telah dijatuhkan tanpa memenuhi persyaratan tersebut dalam UU dimaksudkan?

MENAG, MENDAGRI dan PEREKSIDEN jelas2 diabaikan kekuasaannya oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dan Jaksa Agung cq Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan. Lha kok mereka diam bae! Cicing bae diabaikan kewenangannya oleh hakim pengadilan!

Majelis Hakim dari PN, PT hingga MA telah melecehkan kekuasaan MENAG, MENDAGRI dan PEREKSIDEN…! Secara Melawan Hukum membuat vonis! Maka meski nampaknya akan gagal juga TAJUL MULUK seharusnya melakukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap seluruh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum!

Meski pun ada pendapat yang mengatakan bahwa penerapan pasal di KUHP terpisah dari sumbernya yaitu UU No. 1/PNPS/1965. Dan penerapannya pun memang demikian adanya. Nah, bagaimana bisa asbabun nuzul dari suatu pasal dilupakan dalam penerapannya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s