‎20% Profit Perusahaan Besar adalah Hak Pekerja…!

UMR adalah upaya perlindungan terhadap buruh / pekerja atas upah minimum yang menjadi haknya atas sejumlah kerja / waktu yang diberikannya untuk aktivitas perusahaan. Gerakan sosialist / marxist / kiri dalam sejarahnya selalu memperjuangkan kepemilikan faktor produksi oleh pekerja / buruh melalui tegaknya diktaktur proletariat. Sebuah konsep yang telah terbukti tidak bisa berjalan karena tidak sesuai dengan dorongan jiwa dan talenta manusia yang beragam.

Adalah fakta, hanya kelas/jiwa entrepreneur yang akhirnya memiliki kemampuan untuk mengorganisasi segala sumber daya yang diperlukan untuk berjalannya roda sebuah usaha. Kelas buruh secara umum tidak memiliki kemampuan untuk itu. Oleh karena itu konsep kepemilikan / manajemen perusahaan oleh buruh / karyawan adalah tidak sesuai dengan realitas keragaman manusia.

Mari kita letakkan masalah pada tempatnya. Inti dari semua perjuangan itu adalah “agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang2 kaya saja”. Maka sudahlah jelas bahwa negara harus mengaturnya sedemikian rupa sehingga segala masalah berada pada tempatnya.

Nah, upah adalah hak setiap yang bekerja. UMR ditetapkan adalah dalam rangka memberikan perlindungan agar pekerja/buruh tidak dieksploitasi karena terpaksa harus bekerja. Jelas ada konflik kepentingan antara manajemen/pemilik dan pekerja. Pemilik / manajemen ingin upah semurah2nya untuk cost terkecil sehingga profit membesar. Dan buruh / pekerja tidak punya urusan terhadap profit. Buruh hanya peduli pada pemenuhan hak atas upah saat ini dan disini.

Tetapi dengan UMR maka pasar tenaga kerja menjadi kaku. Perusahaan2 tidak lagi bersaing dalam mencari tenaga kerja dengan tingkat upah. Terjadi semacam “kartel tenaga kerja” yang dibentuk oleh negara. Tak ada persaingan di sisi perusahaan dalam memenuhi merekrut tenaga kerjanya.
Nah, akhirnya bagian atas hasil kerja menjadi milik pengusaha sepenuhnya. Dengan demikian buruh/pekerja ditempatkan dalam paradgma sebagai faktor produksi semata. Memanusiakan manusia adalah tuntutan rasa keadilan yang harus dipenuhi. Dengan demikian harus ada bagian dari hasil produksi untuk buruh/pekerja karena mereka bukan sekadar skrup industri.

1>Memanusiakan buruh karena bagian atas hasil produksi melepaskan buruh dari menjadi sekadar alat produksi yang tidak memiliki hak atas hasil produksi.

2>Memanusiakan pengusaha agar tidak lagi memandang buruh sebagai alat/faktor produksi semata.

3>Agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

4>Pemerataannya kekayaan secara berkeadilan justru semakin meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan lebih lanjut.

5>Industri pada akhirnya tidak lagi berbasis pada kerakusan dan menjadi alat pencucian uang karena dengan adanya 20% menjadi hak pekerja (non direksi dan komisaris) maka akan mendorong munculnya transparansi. Juga muncul dorongan untuk efisiensi dari seluruh sumber daya industri.

Angka 20% nett profit sebagai bagian buruh yang dibagikan secara sama rata adalah angka yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut di atas dan masih menjaga semangat kewiraswastaan pengusaha.

Jaminan Kesehatan dan dana pensiun? Pada dasarnya adalah menjadi tugas negara untuk memberikan jaminan sosial dan kesehatan serta pensiun bagi seluruh warganya. Yang SALAH SATU sumber uangnya adalah dari pajak perusahaan, pajak penghasilan perusahaan dan pekerja serta pungutan sah lainnya. Jaminan ini adalah atas warga negara dan bukan hanya atas pekerja swasta atau PNS saja. Tetapi jaminan bagi setiap warga negara. Dengan demikian jaminan dan fasilitas dari perusahaan seharusnya adalah dalam kerangka persaingan antar perusahaan untuk menarik SDM yang berkualitas. Bukan kewajiban perusahaan tetapi KEWAJIBAN NEGARA…! Tentu saja aspek2 kesejahteraan karyawan dapat menjadi alat perusahaan dalam persaingan tenaga kerja.

Dengan demikian UMR perlu dihapuskan dan diganti konsep bagian pekerja atas laba. Pemerintah cukup mengeluarkan standar hidup minimum. Tingkat upah nyata suatu perusahaan harus menjadi negosiasi pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen. *)standar hidup minimum ini juga bisa digunakan sebagai standar pengadilan untuk menilai apakah suatu kejahatan seperti pencurian adalah akibat dari keterpaksaan karena kemiskinan atau karena motif lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s