Pemerintahan SBY memang MemBLE…!

Kurtubi : Cabut UU Migas dan Bubarkan BP Migas!
Jumat, 20 Apr 2012 02:11 WIB

JAKARTA, RIMANEWS-Pengamat perminyakan Kurtubi mendesak agar UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat liberal dicabut, dan BP Migas dibubarkan. Ia berharap kebijakan pengelolaan migas yang menyimpang di bawah SBY, dikembalikan ke jiwa UUD 1945.

Pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono mengelola kebijakan minyak dan gas bumi (migas) menyimpang dari konstitusi. Sebab, SBY menjalankan kebijakan migas bersandar pada Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sangat liberal, sehingga bertentangan dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

UU Migas yang berlaku sekarang menihilkan peran negara dan menggantikannya dengan peran swasta, serta terlalu berpihak pada kepenringan asing. Contohnya, di sisi hilir, perusahaan minyak asing leluasa mendirikan pom bensin tanpa perlu membangun infrastruktur seperti kilang dan pipa-pipa.

“Undang-undang menyebutkan, perusahaan asing boleh menggunakan infrastruktur yang dibangun Pertamina, tentu saja dengan menyewa. Coba, kalau Pertamina mau membangun pom bensin di Malaysia, pasti akan diminta membangun infrastrukturnya dulu,” kata pengamat perminyakan Kurtubi, dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0., Selasa (17/4)

Menurut Kurtubi, sejak lahirnya UU Migas tahun 2001, industri migas kita semakin babak belur: produksi terus menurun, cost recovery makin meningkat, dan tidak ditemukannya cadangan minyak baru.

Ada banyak salah kelola yang dilakukan dalam kebijakan migas di masa Presiden SBY. Setiap tahun Indonesia mengimpor minyak senilai US$ 35 miliar. Anehnya, Pertamina melakukan pembelian tidak langsung ke produsen, tapi melalui broker/trader. Memang, proses pembeliannya dilakukan melalui tender di Singapura, tapi yang memenangkan tender adalah para broker. Jelas tidak efisien karena broker akan mencari selisih harga sebagai keuntungan bagi dirinya.

Mestinya, menurut Kurtubi, pemerintah yang bergerak aktif mencari sumber penjual minyak, jadi G to G, setelah itu baru ditindaklanjuti oleh Pertamina. Pola pembeliannya pun dalam jangka panjang, 20 – 30 tahun, bukan tahunan seperti yang dilakukan Pertamina selama ini.

Jika dari aktivitas impor BBM bisa dihemat 2% saja, yaitu dengan membeli langsung dari produsen, maka pemerintah bisa menghemat Rp 70 triliun. Kurtubi juga menilai SBY lalai dalam penjualan gas yang diproduksi dari lapangan Tangguh, Papua, ke China. Ia menyindir SBY yang pergi ke China pada Maret lalu sama sekali tidak menyinggung soal harga penjualan gas Tangguh. Padahal, kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian, China, sangat rendah, hanya US$ 3,35 per mmBtu. Sedangkan harga internasional sekarang berkisar US$ 15 – 20 per mmBtu.

Maka, sungguh mengherankan, SBY ngotot meningkatkan harga BBM subsidi demi mengejar harga internasional, sementara “subsidi” yang diberikan kepada China dalam penjualan gas Tangguh sama sekali tidak diusik. “Padahal, harga jualnya hanya seperenam harga pasar internasional. Jepang aja bahagia membayar LNG dari Badak sebesar US$ 20 per mmBtu,”kata Kurtubi.

Menurut Kurtubi, kesalahan utama dalam penjualan gas Tangguh adalah formula harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, yang dipatok maksimal US$ 38 per barel. Padahal, harga minyak sekarang sudah lebih dari US$ 100 per barel. Karena itu, harga jual gas Tangguh harus direnegosiasi. “Tapi, yang saya dengar, orang BP Migas menyiapkan harga jual baru di kisaran US$ 6,7 mmBtu. Menurut saya, yang bener, harga jual gas Tangguh dikaitkan dengan harga minyak, tanpa dipatok berapa tingkat harga minyaknya,” kata Kurtubi.

Menurut perhitungan Kurtubi, jika harga gas Tangguh disesuaikan dengan harga pasar internasional, negara akan mendapat tambahan penghasilan Rp 30 triliun. Sayangnya, SBY memble, tidak mampu mengelola kebijakan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan sebaliknya, menyengsarakan rakyat dengan rencana menaikkan harga BBM. Padahal, sejak 2006, Wakil Presiden (ketika itu) Jusuf Kalla sudah mulai menyuarakan perlunya renegosiasi harga gas Tangguh. Kenyataannya, hingga kini, SBY sama sekali tidak bergerak. “SBY pergi ke China pun sama sekali tidak menyinggung soal gas Tangguh. Padahal, itu yang ingin kita dengar,” kata Kurtubi.

Kurtubi tegas menyatakan, UU Migas harus dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi. Terbukti sejak UU Migas berlaku, industri migas Indonesia sama sekali tidak menunjukkan kemajuan, malahan mundur, sebagaimana terlihat dari terus merosotnya tingkat produksi minyak, tidak ditemukannya cadangan baru, dan meningkatnya cost recovery.

“BP Migas itu bubarkan saja. Tidak ada gunanya. Dulu, ketika di bawah Pertamina, jumlah karyawannya hanya 40 orang, sekarang sudah 700 dan mau menjadi 2.000. Padahal, kinerja BP Migas nol besar. Jeblok, seperti terlihat dari anjloknya produksi minyak,” kata Kurtubi.

Selain menuntut pembubaran BP Migas, Kurtubi juga berharap UU Migas yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi bisa dibatalkan. “Cabut UU Migas. Kembalikan pengelolaan migas ke pasal 33 UUD 45,” kata Kurtubi.

[din]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s