Hak Menuntut Pembubaran Partai [Surat Terbuka ke MK]

Berikut ini adalah dokumen surat terbuka ke MK agar rakyat pun diberikan hak menuntut [memohon] pembubaran partai yang nggak bener.

surat terbuka ke MK-PMK_12_2008

Surat ini dikirimkan via email dan juga akan disampaikan hard copy-nya ke sekretariat MK agar disampaikan ke Hakin Konstitusi juga ke warga, wartawan dan siapa saja yang bisa. Ini kalau mau baca teks-nya saja [lebih bagus klik link di atas].

NKRI, 11 Januari 2012

Nomor : 01/MK/DTP-DRS/01/2012

Sifat     : SURAT TERBUKA

Lamp.  : Kebuntuan Jalur Hukum (Sebuah Ringkasan Argumentasi)

 

Kepada Yth.

Hakim Konstitusi – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di tempat

PERIHAL: PERUBAHAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 12/PMK/2008

Dengan hormat,

Kami berbagai elemen patriot Gerakan Demokrasi Tanpa (kuasa formal) Partai mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi segera mengubah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Partai Politik yaitu

Pasal 3

  1. Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi Presiden untuk itu.

MENJADI:

Pasal 3

  1. Pemohon adalah:
    1. Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi Presiden untuk itu;
    2. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
    3. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
    4. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya guna mewujudkan DAULAT RAKYAT SEPENUHNYA demi INDONESIA MERDEKA 100%.

Atas Nama Bangsa Indonesia [Pendukung Daulat Rakyat Sepenuhnya]

TTD

    Administratur Gerakan Demokrasi Tanpa (kuasa formal) Partai

 

Lampiran: 

 KEBUNTUAN JALUR HUKUM

(Sebuah Ringkasan Argumentasi)

 

Pengantar

Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 12/PMK/2008 adalah kabur karena dapat dimaknai MK tidak sekadar menetapkan sebuah peraturan guna melaksanakan amanat UU dan/atau Konstitusi tetapi telah menetapkan suatu klausul baru bukan sekadar menjelaskan UU. Secara materiel menyetarakan kedudukan PMK menjadi setara dengan UU(?).

UU masih mungkin untuk diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. PMK secara hukum hendak diajukan judicial review-nya kepada siapakah? Jika kita katakan bahwa PMK kedudukannya berada di bawah UU sehingga bisa dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung. Tetapi menurut PERMA No. 1 tahun 1999 mengatur batas waktu 180 hari suatu putusan dapat diajukan judicial review. Sedangkan dalam PERMA No. 2 tahun 2002, jangka waktu untuk mengajukan judicial review hanyalah 90 hari. Pembatasan waktu ini argumentasinya tidak jelas, serta menafikan kesadaran hukum masyarakat yang dinamis.

Dus, Perma dan PMK sebagai sebuah produk hukum (MA dan MK memiliki hak untuk merumuskan hukum?) jika dipandang bermasalah maka masyarakat menemui jalan buntu jalur formal. Yang bisa dilakukan hanya meminta, memohon atau menekan yang bersifat politis dan bukan lagi murni hukum.

Argumentasi Pokok

  1. Membatasi pemohon pembubaran partai politik hanya dan hanya kepada pemerintah tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan bertentangan dengan Konstitusi ^_^.
  2. Partai Politik sebagai kekuatan politik yang nyata memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu.
  3. Menafikan hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pembangunan dan bela negara.

**********

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s