Akar Masalah Individu vs. Sistemik (M. Darwin)

SEKILAS PANDANG EFEKTIVITAS DEMOKRASI TANPA PARTAI

SEBAGAI SEBUAH KONSEP ALTERNATIF BERDEMOKRASI

Oleh : Em Dharwynes (Ketua LEPPAS Kalbar)

SEKILAS TENTANG DTP

Demokrasi Tanpa Partai adalah sebuah konsep demokrasi tanpa sekat atau perantara. Paling tidak konsep ini berusaha meminimalisir jarak antara rakyat dan wakilnya. Dengan tanpa perantara atau sekat diharapkan aspirasi rakyat menjadi lebih terjamin (terkawal) mendekati 100%. Konsep ini melihat individu – individu pilihan rakyat (baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif pada semua tingkatan) sebagai pelayan, yang harus secara total mengabdi kepada tuannya (rakyat). Semangat utamanya adalah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat sesuai dengan konsep filosifis awal sistem demokrasi.

Konsep DTP (Demokrasi Tanpa Partai) oleh para penggagasnya diklaim sebagai hasil transformasi sejarah dan sosiologis model bernegara dan berpolitik. Konsep inilah dianggap yang paling mumpuni dan sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Karena sistem ini menjamin kedaulatan kembali kepada pemilik aslinya yaitu rakyat. Caranya adalah dengan menghilangkan wewenang formal suatu institusi (parpol) yang tidak diperlukan lagi dalam suatu sistim demokrasi modern. DTP melihat peran parpol hanyalah sebagai wadah bertransformasi bagi individu-individu dibidang politik. Tugasnya adalah menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki wawasan berpolitik dan bernegara yang diperlukan bagi penyelenggaraan dan pengaturan negara yang efektif. Atau tak ubahnya seperti peran Ormas lainya hanya saja parpol lebih menekankan pada visi politik dan bernegara.

Konsep DTP melihat wewenang formal yang dimiliki  Parpol saat ini adalah salah satu akar permasalahan dari semua persoalan yang mengakibatkan terpuruknya negara saat ini. Karena wewenang tersebut menciptakan oligarki berpolitik yang tidak sehat. Kekuasaan parpol sebenarnya adalah kekuasaan segelintir elite politik yang episentrumnya adalah ketua partai. Dengan kondisi seperti ini maka banyak dampak negatif yang tercipta sebagai konsekuensinya. Antara lain biaya politik yang mahal mengakibatkan mental korup, fenomena politik dagang sapi, orientasi kepentingan kelompok lebih kental, rakyat tidak punya kekuatan menarik dukungan bila salah pilih, kebebasan siapa yang boleh menjadi wakil rakyat tergantung parpol khususnya ketua parpol dan para elite-nya, dan lain sebagainya (lengkapnya bisa dilihat dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh Gerakkan DTP).

Menurut DTP penyelenggaraan negara harus menciptakan konsep yang saling mengontrol diantara elemen-elemen penyelenggaranya, karena kontrol yang lemah adalah awal bencana kehancuran suatu sistem. Penyimpangan-penyimpangan yang besar berawal dari penyimpangan-penyimpangan yang kecil yang ditoleransi atau karena kurangnya kontrol. Wujud kontrol dimaksud secara umum diatur dengan istilah Kontrol Koreksional (mekanisme menarik dukungan terhadap wakil yang melenceng dari yang diharapkan pemilihnya), Kontrol Vertikal (kontrol dari atas ke bawah contoh Gubernur terhadap Bupati), dan Kontrol Horisontal (kontrol pada posisi sederajat contoh DPR RI terhadap Presiden).

Selanjutnya mekanisme-mekanisme yang lain terkait dengan penyelenggaraan negara serta sistem hukum dan perundang-undangan harus mengalami beberapa penyesuaian agar bisa mendukung semangat demokrasi langsung, akuntabilitas, transparansi, kebersamaan, dan keadilan serta nilai-nilai universal lain yang dianggap perlu. Menurut para penggagas gerakan DTP, konsep ini juga tidak menutup diri terhadap proses korektif dan kritik yang bersifat konstruktif dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat sebagai landasan berpikirnya. Demikian gambaran umum konsep Demokrasi Tanpa Partai ini atau Direct Democracy.

KONDISI UMUM INDONESIA SAAT INI

Banyak penilai dan pengamat, menggambarkan kondisi Indonesia saat ini berada pada tahap yang kritis. Permasalahan-permasalahan multi sektor dengan struktur dan dimensi yang tidak sederhana, menambah ruwet persoalan-persoalan yang ada. Permasalahan-permasalahn tersebut dapat diinventarisir antara lain sebagai berikut :

1.Kondisi perpolitikan dan pemerintahan yang tidak sehat. Praktek politik oligarki.

2.Kebijakkan bidang pendidikan yang tidak pernah konsisten.

3.Perekonomian tumbuh tetapi hanya dinikmati segelintir orang saja (distribusi yang tidak berjalan normal – demokrasi ekonomi sebagai amanat undang-undang telah gagal).

4.Kemampuan Hankam yang tertinggal jauh dari kemampuan yang dimiliki kawasan, terutama karena ketidakmampuan menyediakan alat utama sistem senjata (ALUTSISTA) TNI.

5.  Penegakan hukum yang lemah. Negara Koruptor menjadi icon Indonesia saat ini.

6.Dekadensi moral yang terjadi terhadap semua lapisan dan strata dalam masyarakat.

7.Akses kesehatan tidak bisa dinikmati oleh rakyat miskin.

8.Ancaman disintegrasi bangsa.

9.Maraknya terorisme.

10.Pembangunan infrastruktur yang tidak merata.

11.Sektor pertanian terpuruk. Indikatornya dari negara pengekspor beras menjadi pengimpor beras.

12.Krisis energi dan BBM.

13.Pengangguran (lapangan kerja tidak tersedia)

14.Kerusakkan lingkungan.

Tanpa menutup mata dengan beberapa kondisi yang menggembirakan seperti anak-anak kita ada yang menjadi juara olimpide matematika, science, dan teknologi. Keberhasilan-keberhasilan sporadis dan parsial tersebut tidak bisa menjadi indikator gambaran umum Indonesia saat ini. Singkat cerita kondisi kegagalan sistem lebih mendominasi daripada pencapaian keberhasilannya.

MENCARI AKAR PERMASALAHAN

Apakah akar permasalahan kondisi tersebut menurut anda? Menurut DTP seluruh persoalan yang ada tersebut berangkat dari pengelolaan negara yang salah. Pengelolaan yang salah ini berangkat dari figur-figur atau individu-individu yang melaksanakan pengelolaan tersebut. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana bisa mereka salah dalam mengelola ? Mereka bukan salah mengelola tetapi memang sengaja menyimpang dari semangat awal. Alih-alih mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat mereka malah tercebur kepada upaya memakmurkan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Mengapa bisa demikian ? Karena sejak awal mereka bukanlah orang yang tepat untuk memegang amanat tersebut (kecuali ada beberapa yang memang cukup bersih). Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka disaring dari sistem yang keliru.

Sistem yang keliru disini maksudnya adalah wewenang formal parpol dalam menentukan siapa yang berhak untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Sistem ini (sudah diceritakan sekilas di atas) menjadi awal kerusakkan sistem secara sistematis. Karena kader-kader parpol (para politikus) inilah yang nota bene mewarnai pengelolaan negara ini. Kader-kader korup ini disamping menjadi anggota DPR ada juga yang menjadi presiden, menjadi menteri, gubernur, bupati dan jabatan-jabatan strategis lainnya. Mereka pula yang mempengaruhi siapa yang berhak duduk pada lembaga-lembaga yudikatif, kepolisian, sampai jabatan militer bahkan BI dan BUMN. Kenyataannya  diantara mereka ada yang sejak awal sudah rusak mentalnya tetapi ada juga yang rusak karena telah terkontaminasi masuk ke dalam sistem yang tidak sehat. Fenomena yang ada tersebut menunjukkan bahwa, secara umum partai politik telah gagal menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk menggodok kader-kader bangsa yang siap berjuang untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, persatuan, dan keadilan di republik ini   (ini menurut pandangan aktivis DTP).

SOLUSI PRAKTIS

Kalau kita sepakat dengan logika yang dikemukakan di atas maka, jalan keluar dari permaslahan ini adalah membatasi ruang gerak parpol sebagai penentu kebijakkan “siapa yang harus duduk dimana?”. Caranya dengan mencabut wewenang formal partai tersebut secara konstitusional atau dengan cara-cara lainnya yang mungkin lebih ekstrim. Inilah alasan penggagas DTP kenapa kita harus merubah sistem yang ada sekarang dan selanjutnya mengadopsi dengan sistem Demokrasi Tanpa Partai atau Demokrasi Tanpa Sekat dan Perantara (Direct Democracy).

MASALAH DARI PERSPEKTIF BERBEDA

Ketika kita melihat sebuah organisasi, maka kita mengetahui bahwa entitas tersebut sebenarnya adalah sebuah wadah atau sarana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Ketika kita melihat organisasi kita juga harus bisa melihat bahwa disamping platform atau AD/ART-nya pada hakekatnya organisasi tersebut adalah berisi manusia-manusia yang memiliki dimensi-dimensi kualitas tertentu, baik intelektual, emosional, atau spiritual (moral). Kualitas-kualitas ini terangkum dalam karakter dan kepribadian manusia tersebut. Karakter inilah yang mewujud dalam cara berpikir, cara memandang dunia, dan prilaku-prilaku praktis. Manusia-manusia inilah yang mewarnai gerak langkah sebuah organisasi. Dengan demikian akumulasi dimensi kualitas manusia tersebut sangat menentukan prilaku organisasi pada tataran praktisnya.

Dengan melihat latar belakang seperti tersebut di atas maka, sebuah partai yang nota bene adalah sebuah organisasi dengan tujuan tertentu, juga pasti tidak akan keluar dari  logika situasi seperti itu. Semua Partai Politik memiliki platform yang baik dan memiliki tujuan yang mulia. Antara satu partai dan yang lainnya secara prinsip memiliki kemiripan yaitu sama-sama mengusung kepentingan rakyat sebagai brand image-nya. Tetapi pada kenyataanya praktek-praktek partai politik tidaklah seindah platform yang mereka usung. Berarti platform tidak bisa menjadi tolak ukur baik tidaknya sebuah partai.

Fenomena yang ada di indonesia dewasa ini jelas menunjukkan bahwa partai politik telah menjadi bagian dari permasalahan kehancuran pengelolaan negara. Tetapi tunggu dulu, ternyata fenomena yang lain menunjukan bahwa hampir semua institusi negara mengalami kerusakan prilaku. Penyimpangan, hipokrit, lip service, pencitraan palsu, disharmonis, ketidakpastian kebijakan, korupsi, dan lain-lain terjadi hampir semua institusi dari semua tingkatan, bahkan menyentuh level RT (Rukun Tetangga) entitas terendah dari pemerintahan. Melihat fenomena ini maka kita tidak bisa mengatakan bahwa partailah sumber permasalahan dari semua itu. Menjadi bahan bakar kerusakan mungkin benar, tetapi sebagai pemicu awal rasa tidak. Karena kerusakan bukan hanya di organisasi partai tetapi merata disemua organisasi pemerintahan yang ada. Dari kenyataan ini, maka kita kita harus berupaya mencari akar permasalahan yang lebih substansial dari sekedar wewenang formal partai.

Melihat kerusakan yang bersifat menyeluruh dan “massive” terjadi pada semua entitas politik dan pemerintahan, bahkan keagamaan. Maka kita harus melihat persoalan ini kembali ke logika pertama di atas yaitu, melihat hakekat suatu organisasi adalah kumpulan para manusia yang ada di dalamnya. Organisasi hanyalah alat (benda mati, netral), bahkan dilengkapi dengan aturan yang baikpun dia tetap menyimpang. Masalahnya adalah “the man behind the gun, not the gun”. Dengan demikian akar permasalahan utama yang menimpa negara dan bangsa kita ini bukan aturannya, bukan pula elemen-elemen organisasi politiknya, itu hanyalah “symptom” (gejala). Akar masalahnya adalah dekadensi moral bangsa yang bersifat “massive” dan menyeluruh pada hampir semua elemen dan struktur masyarakat. Mirip-mirip jaman jahiliyah era Nabi Muhammad SAW. Makanya hal pertama yang dirombak oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah struktur dan aturan politik, tetapi moral dan ahlak masyarakatnya, mindset-nya. Lihat contoh kasus di Kalbar terjadi musibah kabut asap, kabut asap bukanlah masalah, masalahnya berada jauh di belakang symptom tersebut, yaitu perilaku membakar hutan secara serampangan. Bila perilaku ini dicegah maka  kabut asap-pun akan menghilang.

Telah terjadi disorientasi nilai-nilai di masyarakat kita. Mereka yang licik dianggap pandai, mereka yang kaya sekalipun dari korupsi tetap dihormati dan disanjung, bisa menangis menonton sinetron sedih tetapi tak tersentuh melihat keadaan tetangganya yang miskin, orang jujur dianggap munafik kemudian diasingkan dari pergaulan bahkan dimusuhi, anak-anak sejak kecil didorong untuk meraih pencapaian material sebagai indikator keberhasilan hidup dan pelencengan-pelencengan acuan nilai moral lainnya. Apa yang bisa kita harapkan dari kondisi seperti ini. Orang-orang yang lahir dari madrasah (sekolah) seperti inilah yang kemudian masuk ke dalam partai, maka rusaklah partai itu, menjadi PNS rusaklah institusinya, menjadi RT maka rusaklah sistem di RT tersebut, menjadi Bupati rusaklah pengelolaan di kabupaten tersebut, sampai menjadi Wakil Rakyat atau Presiden maka dia akan korup dan merusak. Di manapun orang-orang ini berada dia akan merusak sistem yang ada bahkan sekalipun dia disuruh mengelola rumah ibadah dia akan tetap merusak.

Jadi dari perspektif ini “wewenang formal partai” bukanlah akar masalah (seperti yang dikemukakan oleh DTP) dia hanyalah konsekuensi logis dari rusaknya mentalitas individu-individu pemegenag wewenang tersebut. Wewenang yang besar membutuhkan tanggung jawab yang besar pula.

SOLUSI JALAN TENGAH

Direct Democracy yang ingin diwujudkan oleh Gerakan Demokrasi Tanpa Partai bukanlah suatu konsep yang buruk, bahkan mungkin penerapannya saat ini adalah sangat krusial bagi bangsa dan negara Indonesia. Konsep ini juga sangat mungkin merupakan hasil transformasi menuju penyempurnaan dari sistem-sistem bernegara dan berdemokrasi yang pernah ada sebelumnya khususnya di Indonesia dan Nusantara.  Namun kita harus bisa melihatnya sebagai suatu alat atau faktor pelengkap dan penyempurna dalam menyelesaikan krisis bangsa saat ini. Sedangkan Faktor utamanya adalah gerakkan sistematis, massive, dan menyeluruh dari para agen-agen perubahan di republik ini  berupa gerakan perbaikan moral bangsa.

Pembentukkan karakter bangsa harus menjadi agenda utama di republik ini. Bisa di mulai di sekolah-sekolah, di ormas-ormas, di RT-RT atau sampai di keluarga-keluarga. Gerakkan ini harus dianggap sebagai “perang suci” perbaikan bangsa. Bila gerakkan ini berhasil maka konsep dan sistem demokrasi yang baik dapat bekerja sesuai yang diharapkan. Sebaliknya bila gerakkan ini gagal maka sistem apapun yang akan diterapkan akan menjadi tidak berguna karena semua aturan akan dilanggar. Sebagaimana kitab suci yang berisi aturan-aturan yang baik tidak akan banyak bermanfaat buat mereka yang tidak mau berpikir dan merenungkannya, kenapa ? Karena orientasi mereka terhadap ilmu rendah. Tanamkan mentalitas pentingnya berpikir dan mencari ilmu maka kitab suci sebagai  sumber aturan akan menjalankan fungsi-fungsinya dengan optimal.

                Melihat pengalaman pribadi, penulis pernah mengikuti suatu seminar internasional di negara bagian Serawak, Malaysia Timur, tujuannya mengundang peserta dari Indonesia adalah untuk membahas undang-undang khusus bidang perkoperasian. Kita terkejut karena perkoperasian di sana sangatlah maju dan produktif.  Padahal undang-undang khususnya belum ada. Akhirnya mereka mengadopsi Undang-Undang Perkoperasian Indonesia karena dianggap sudah sangat baik. Padahal negara tempat undang-undang yang diadopsi itu lahir, dunia perkoperasiannya carut marut dan korup. Kesimpulannya sistem yang sebaik apapun itu, selalu saja bisa diselewengkan oleh orang-orang bermental sakit. Tetapi sistem yang kelihatannya sangat penuh kekurangan dan sederhana kadang bisa menghasilkan output yang cukup baik, karena berada di tangan orang-orang yang bermental sehat.

TANGGAPAN ADMIN DTP

Walhasil, upaya perubahan sistemik dan penyadaran kesadaran eksistensial (moral, nalar, pola pikir, dsb) adalah saling melengkapi dan harus diupayakan secara seiring sejalan. God Bless You…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s