Intisari Demokrasi Tanpa Partai

Tuntutan perubahan kian hari kian keras bergulir meski baru berupa wacana-wacana di media massa dari sejumlah tokoh atau ditokohkan juga yang menokohkan dirinya. Dari yang lembut mendayu hingga yang sarkastik terutama di media internet. Dari banyak suara gaduh dapat ditarik benang merah klasifikasi: 1>himbauan moral kepada person dan atau lembaga agar memperbaiki dirinya, 2>tuntutan romantik kembali ke masa lalu, 3>tuntutan tindakan / program pada lembaga atau person agar begini dan begitu.

Sangat sedikit yang mengajukan tuntutan perubahan mendasar sistemik. Maka inilah Demokrasi Tanpa (kuasa formal) Partai memperjuangkan perubahan mendasar terlebih dahulu karena sistem saat ini jelas terbajak dan tergadai. Sistem yang bisa dikatakan suatu kontinuum lebih maju dalam mewujudkan prinsip dasar negara demokrasi yang dapat diintisarikan sebagai berikut ini: [poin2 ini tetaplah versi terlalu menyederhanakan, untuk bisa melihat “gambar besar” berikut kait-mengkait antar komponen sistem bernegara seharusnya tetap harus membacai secara lengkap Buku Demokrasi Tanpa Partai aka Daulat Rakyat Sepenuhnya]:

 

  • Yang urgent dan perlu untuk dihapuskan adalah kuasa formal partai dalam menentukan kandidat pejabat publik. BUKAN membubarkan partainya secara organisasional.
  • Menghapuskan sistem seleksi dan rekrutmen pejabat publik yang bersifat sirkular. Misalkan Komisioner KPK dimajukan kandidatnya oleh Presiden untuk kemudian dipilih DPR dan sejenisnya. Setiap jabatan publik harus dibuka kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat jabatan khususnya terkait kemampuan teknis bidangnya.
  • Jika memungkinkan secara teknologi dan biaya maka segala jabatan publik harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan seluruh yang mengajukan diri menjadi kandidatnya. Jika belum memungkinkan maka terpaksa harus ditempuh mekanisme seleksi awal terlebih dulu yang dilakukan oleh Tim Independen yang mencerminkan raihan intelektualitas bangsa terkini.
  • Jika pun terpaksa harus dipilih oleh DPR (yang dalam skema DTP disebut dengan Kongres Rakyat Indonesia, MPR dan DPD dihapuskan karena KRI telah mengakomodasi reason d’etre serta maksud dan tujuan dibentuknya DPR-MPR-DPD) maka harus diikuti oleh SELURUH ANGGOTA Kongres Rakyat Indonesia seluruh tingkatan. TIDAK BOLEH hanya pusat saja karena terlalu sedikit untuk dibeli. INGAT KASUS MIRANDA GOELTOM…!
  • DTP bukan tentang Calon Independen disamping calon dari Partai secara formal TETAPI tentang SELURUH CALON ADALAH INDEPENDEN.
  • Negara memberikan fasilitas yang setara kepada seluruh kandidat sehingga menghapuskan motif investasi dan dagang jabatan.
  • Kekuasaaan Penuntut Umum harus dilepaskan dari kekuasaan pemerintahan. Kejaksaan harus bersifat mandiri.
  • Dibentuk Mahkamah dan Kejaksaan Yudisial untuk memproses aparatur hukum yang melanggar hukum. Serta saling silang kewenangan sehingga tak ada istilah Badan Kehormatan internal lagi.
  • Khusus pemilihan Panglima TNI maka kandidat adalah seluruh perwira berpangkat Jenderal dan atau Letnan Jenderal. Sehingga tak ada lagi urusan politik jabatan dalam tubuh TNI namun semuanya berlomba-lomba meraih prestasi agar dapat berpangkat Jenderal atau Letjen dan yang setara. Pergiliran angkatan adalah kurang bagus karena menghilangkan kesempatan bagi pribadi-pribadi hebat jika bukan giliran angkatannya. Biarlah rakyat melalui seluruh anggota Kongres Rakyat Indonesia yang menentukan perwira tinggi mana yang akan menjabat sebagai Panglima TNI.
  • Mekanisme kontrol adalah dari segala arah: vertikal – horisontal – rakyat. Tidak ada jabatan yang tidak dalam kontrol. In God We Trust, The Others Must be Controlled…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s