Meng-independen-kan Kejaksaan…!

Secara hukum jelas bahwa Presiden adalah pembentuk hukum bersama-sama dengan DPR RI. Dan pada saat yang sama memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum melalui kepolisian dan kejaksaan yang jelas-jelas berada dalam lingkup kekuasaan pemerintahan di bawah Presiden.

Menyatunya dua fungsi hukum di satu lembaga berisiko menimbulkan suatu konflik kepentingan. Karena seringkali tersangka / terdakwa adalah orang dekat dan atau bawahan Presiden sendiri. Semakin banyak bawahan Presiden yang tersandung perkara maka hal ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang tidak bagus. Di sisi lain penegakan hukum harus tidak pandang bulu.

Oleh karena itu -disamping argumen lainnya- dipandang perlu oleh Demokrasi Tanpa [kuasa formal] Partai untuk menjadikan kejaksaan sebagai sebuah lembaga negara yang independen. Jaksa sebagai penuntut umum haruslah bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan politik dan lain-lain. Karena hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu!

Pemerintahan [Presiden] masih memiliki kepolisian sebagai alat pemerintah dalam menjaga keamanan dan melakukan tugas-tugas sebagaimana selama ini. Toh, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan masih diberikan hak untuk memberikan grasi, amnesti dan abolisi sebagai bentuk intervensi yang dimungkinkan setelah adanya putusan pengadilan. Hak ini adalah dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan nasional.

Sebagaimana lembaga negara lainnya yang bersifat independen maka pejabat kejaksaan versi Demokrasi Tanpa Partai pun terbuka bagi rakyat yang memenuhi syarat tertentu untuk maju sebagai kandidat Jaksa Agung dan atau Jaksa Agung Muda. Tidak boleh lagi menggunakan mekanisme lama yang sarat dengan benturan kepentingan. Kandidat diseleksi oleh sebuah Tim Uji Independen yang mencerminkan raihan intelektual bangsa terkini yang akan dijelaskan di artikel lain tentang Tim Uji Independen. [Pada dasarnya sesuai kaidah Daulat Rakyat Sepenuhnya adalah seluruh yang mencalonkan diri harus diolehkan maju dalam pemilihan tetapi karena secara teknologi, biaya dan kepraktisan belum memungkinkan maka terpaksa diadakan seleksi awal sebelum eleksi umum.]

Untuk kemudian dipilih dengan suara terbanyak oleh Anggota Kongres Rakyat Indonesia (pengganti DPR versi DTP) seluruh tingkatan. TIDAK BOLEH HANYA TINGKAT PUSAT SAJA karena menjadi terlalu sedikit sehingga dapat berharga murah untuk dibeli. Jika seluruh anggota seluruh tingkatan maka menjadi lebih mustahil untuk dibeli sebagaimana kasus Miranda Goeltom bisa dihindarkan sedari awal.

Dan pada dasarnya hal serupa diperlukan untuk mereformasi Mahkamah Agung dari pimpinannya. Pemilihan pimpinan yang independen dan mengikuti prosedur terbuka dapat menjadi awalan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Dan tentunya juga dibutuhkan Mahkamah Yudisial yang berwenang mengadili aparatur hukum yang tersangkut perkara hukum. Saling kontrol dan awas-mengawasi. In God We Trust, The Others Must be Controlled! Soal Mahkamah Yudisial ini telah dijelaskan dalam pasal-pasal konstitusi versi DTP dan akan diuraikan dalam artikel singkat pada saatnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s