DEMOKRASI TANPA PARTAI BUKAN GERAKAN MEMBUBARKAN PARTAI…!

kembalikan kedaulatan rakyat,
jangan bajak demokrasi (Hariman Siregar, 2008)

“Pemilihan presiden secara langsung sudah ok. Tapi karena calon harus dari partai, maka hanya para maling saja yang bisa tampil. Untuk tampil harus punya uang. Jadi negeri ini sudah dikuasai para maling. Rakyat harus bersatu mengubah sistem demokrasi maling seperti ini,” kata Jeffry Winter dalam diskusi perubahan bertema Pengadilan Hosni Mubarak; Pelajaran bagi Indonesia yang diselenggarakan Rumah Perubahan, di Duta Merlin, Jakarta Pusat (Selasa, 9/8/2011).

Padahal demokrasi pada dasarnya hendak menjadikan rakyat sebagai sumber kuasa sekaligus subjek kuasa dalam lingkup wilayah politik tertentu. Maka keterwakilan rakyat adalah salah satu prinsip dasar demokrasi dan itu artinya adanya partisipasi publik dalam segenap urusan publik. Salah satu bentuknya adalah memilih dan dipilih. Mengenai memilih maka praktis tidak ada masalah namun mengenai dipilih masihlah ada permasalahan mendasar yaitu 1>masalah prosedural , 2>masalah konstituen-wakil, dan 3>masalah kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat.

Permasalahan prosedural formal dalam partisipasi untuk dipilih adalah UUD 1945 BAB III Pasal 6A Ayat 3: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal inilah yang dimaksudkan oleh Prof. Jeffry Winter di atas. Hanya partai yang memiliki kekuasaan formal menurut konstitusi yang dapat memajukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan yang akhirnya dilaksanakan menurut asas musyawarah mufakat para pedagang sapi. Sic!

Dalam pemilihan parlemen pun setali tiga uang. UUD 1945 BAB VIIB Pasal 22E Ayat 3: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Partai-lah yang memiliki kuasa formal untuk mengajukan kandidat dalam pemilu parlemen. Tidak ada jalan lain. Jika pun nantinya dibuka jalur independen maka sesungguhnya tak lebih dari politik balon kempes dan gula-gula. Jika jalur independen dibuka namun tidak diikuti perubahan mekanisme pemilu maka sama saja. Bagaimana independen bisa memenangkan pertempuran yang tidak seimbang? Tidak on the same level of playing field. Mesin partai, duit, organisasi dan kepentingan kerakusan yang berjalin berkelindan. Bahkan bisa pula muncul manipulasi seolah calon independen padahal aslinya tidak lebih dari monyet suruhan.

Satu-satunya solusi tersisa adalah hanya dan hanya jika seluruh calon adalah independen dan tidak sekadar adanya calon independen disamping calon terjajah-partai. Dan wajib ditambahkan pula ketentuan perihal on the same level of playing field sehingga tak ada seorangpun terpilih karena memiliki uang lebih banyak dari kandidat lainnya. Dan pula wajib sistem distrik –the winner take all- sehingga jelas kontituen di wilayah mana diwakili oleh siapa.

Dengan demikian semoga tidak ada lagi kesalahpahaman bahwa Demokrasi Tanpa Partai berniat membubarkan partai. TIDAK! Karena berpartai adalah termasuk prinsip dasar demokrasi yang harus dijaga: kebebasan berserikat dan berkumpul. Tetapi semata-mata berjuang menghapuskan kuasa formal partai dalam menentukan kandidat dalam seluruh pemilihan pejabat publik tidak hanya presiden dan parlemen.

Dengan dicabutnya kuasa formal partai dalam menetapkan kandidat jabatan publik maka diharapkan partai dapat kembali menjalankan fungsi idealnya dalam kaderisasi dan bukan malah menjadi mafia atau negara dalam negara.

Salam Merdeka…!

http://antipartai.net/manifesto-gerakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s