Birokrasi (Bukan) Keranjang Sampah

Rhenald Kasali, Kamis, 01 Maret 2007, dimuat dalam Swa Sembada.
Banyak orang menaruh harapan, tetapi banyak juga yang menyayangkan, saat saya menjejakkan kaki ke dunia birokrasi. Yang pertama, berharap birokrasi dapat berubah. Adapun yang kedua berpendapat, birokrasi tidak bisa diubah, malah membunuh.

Seorang mantan menteri senior secara khusus mendatangi ruang kerja saya dan mengingatkan agar jangan terlalu berharap banyak pada birokrasi. “Mereka bodoh dan malas, mentalnya sudah rusak,” ujarnya. Para intelektual di birokrasi ternyata juga menyatakan hal yang sama.

Sambil menatap was-was, saya pun mulai menguji masukan-masukan itu. Saya bekerja 18 jam sehari, berpikir dan menuangkan gagasan-gagasan baru. Saya memilih beberapa orang yang saya anggap masih bagus dan mengajak mereka berpikir. Namun, perlahan-lahan saya mulai melirik orang-orang di luar struktur. Mereka terlihat tegang dan takut-takut. Surat-surat mereka sulit saya pahami isinya. Berputar-putar, fokusnya tidak jelas, tetapi selalu ditutup dengan santun: “Mohon petunjuk dan arahan bapak.”

Setahun bekerja di birokrasi ternyata sungguh mengasyikkan, berbeda dengan komentar banyak orang, ternyata saya bertemu dengan banyak orang hebat. Orang-orang hebat itu memang tidak seproduktif eksekutif bank asing atau selihai pialang properti, tetapi mereka bekerja sungguh-sungguh dan punya nalar yang baik. Anehnya, kehebatan mereka justru saya temukan di luar struktur, di luar ruang rapat resmi, di luar jam-jam kerja, dan di luar kota.

Saya pun mulai berpikir dan memeriksa biodata mereka satu per satu. Di sana saya menemukan data-data yang menarik. Profil demografis yang tidak mengecewakan. Banyak di antara mereka ternyata lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri terkenal yang saya yakin masuk ke birokrasi lewat proses yang sangat ketat. Memang saya mendengar di antara mereka ada yang masuk melalui cara-cara yang tidak patut. Akan tetapi, mayoritas birokrat masih dapat diandalkan. Namun, mengapa ketika kembali ke kantor mereka menjadi tampak seakan-akan bodoh kembali? Ada apa?

Birokrasi yang gugup, terbelenggu dan terperangkap, itulah jawabannya. Kadang saya berpikir, jangan-jangan struktur di birokrasi adalah penyebabnya. Meski demikian, pengalaman mereka selama bertahun-tahun dipimpin birokrat-birokrat hebat pun bisa membuat mereka merasa tak bisa berbuat banyak. Rasa takut yang berlebihan membuat jarak psikologis atasan-bawahan yang jauh. Maklum, jabatan (posisi) sangat berarti bagi birokrasi. Sekali Anda menjadi pejabat eselon 2, Anda tak perlu membawa tas Anda sendiri lagi. Begitu Anda menjabat eselon 1, Anda pun akan mendapat perlakuan istimewa yang lebih dahsyat lagi, bahkan lift untuk naik ke ruang kerja disediakan khusus untuk Anda.

Jarak psikologis bisa terbentuk oleh persepsi atasan bahwa rata-rata birokrat adalah bodoh, tidak bisa bekerja, malas dan tak mau berpikir. Karena kurang memercayai anak buah, atasan di birokrasi sering mengalihdayakan hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan anak buah sendiri. Segala hal yang berbau pemikiran dilempar keluar, sehingga praktis birokrat tidak terlatih berpikir. Segala hal yang menuntut pemikiran hampir semua ditawarkan keluar.

Namun, kepemimpinan bukan satu-satunya masalah. Pemimpin yang kuat macam apa pun yang didatangkan dari luar tidak bisa langsung bekerja dengan cepat. Birokrasi bekerja dengan aturan yang ketat. Aturan-aturan itu bukan cuma kompleks, melainkan juga jauh dan berjenjang. Anggaran disusun setahun sebelumnya dalam suasana yang penuh ketergesa-gesaan. Untuk mengubahnya, Anda tak cukup sekadar menghadap menteri, tetapi harus melewati beberapa pintu, mulai dari departemen teknis, departemen keuangan sampai ke parlemen.

Pemimpin baru harus mengikuti program yang sudah disusun setahun sebelumnya dan terpaksa harus mengikuti tradisi. Uniknya, begitu akan dipakai, ternyata detail sebuah mata anggaran sarat alokasi biaya perjalanan dinas karyawan. Belakangan, saya jadi mengerti perjalanan dinas karyawan. Belakangan, saya jadi mengerti tradisi yang ada. Semua penyebabnya adalah gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang sungguh tidak manusiawi. Selain nilai dasar upahnya rendah, PNS juga tidak menerima tunjangan hari raya secara legal (dianggarkan dalam APBN). Akibatnya, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) menjadi pintu untuk menyambung hidup PNS. Bahkan, tunjangan jabatan yang nilai tambahnya sebesar Rp 200-300 ribu sangat penting untuk memperbaiki taraf hidup pejabat negara. Kenyataan ini berbeda benar dari komentar-komentar para politisi di media massa tentang pejabat negara yang seakan-akan kaya raya.

Januari-April adalah bulan-bulan sendu bagi PNS, karena itulah saat-saat mereka hidup pas-pasan. Anggaran belum cair, proyek dan SPPD tidak ada, yang bertugas di luar negeri belum menerima kiriman dan seterusnya. Mereka juga sering mengucapkan kata-kata yang mencerminkan rasa ketidakadilan. Bagi mereka, “Ada meja mata air (maksudnya adalah posisi-posisi yang banyak kuasa dan banyak proyek) dan ada meja air mata.”

Kalau insentif tidak memadai, bagaimana Anda memotivasi bawahan? Mereka bukanlah terdiri atas anak-anak muda lagi yang masih bujang dan cukup diberi idealisme. Mereka punya anak-anak yang butuh kuliah dan uang buku.

Satu pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup saya adalah saat saya memimpin rapat hingga larut malam. Esoknya, kantor dihebohkan oleh beredarnya surat kaleng yang mencaci-maki atasannya. Selain aspek keadilan, surat kaleng itu menyiratkan keprihatinan: tak ada uang yang cukup untuk menumpang kendaraan umum di malam hari. Mereka marah karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sementara tuntutan pekerjaan ditingkatkan.

Kita tentu juga mengerti, desain organisasi adalah bagian dari strategi yang penting. Akan tetapi, membongkar organisasi di birokrasi ternyata sangat tidak mudah. Saya pernah mencoba membongkarnya, tetapi sia-sia dan berujung pada ketidakjelasan. Birokrasi mengatur semua itu, membelit semua orang dan akhirnya menjadi belenggu.

Aturan-aturan yang membelenggu organisasi itu terpusat di titik-titik tertentu. Sebagian di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretariat Negara, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan sebagian lagi ada di parlemen. Menteri-menteri kita sibuk dan bekerja reaktif merespons bencana demi bencana. Semakin mereka pintar, semakin mereka merasa bisa bekerja seorang diri dan menganggap birokrasinya benar-benar bodoh. Teman-teman bapak/ibu menteri datang silih berganti untuk membantu dan terlibat mengatur birokrat, tetapi diam-diam ternyata mereka mencuri uang negara dengan licin. Sekjen dan dirjen sudah hampir kelelep bekerja dengan kertas yang semakin hari semakin bertumpuk. Sudah begitu, mereka harus bolak-balik ke gedung parlemen melayani orasi para wakil rakyat yang marah, ke gedung Badan Pemerika Keuangan melayani pemeriksaan dan sekarang was-was dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk menghibur diri, birokrat yang penat pun mengikuti acara jalan-jalan yang sering dilakukan para menterinya. Setiap kali menteri bepergian, mereka merasa harus ikut mengawal dan menjemput.

Saya tak heran mendengar Megawati Soekarnoputri mengatakan, birokrasi kita tak ubahnya keranjang sampah. Namun, bisakah kita terus-menerus seperti ini, mendiamkannya?

Saya sudah mencoba turut memperbaikinya pada salah satu mata rantai birokrasi dari dalam, dan ternyata tidak memungkinkan. Sebab, banyak urusan dan belenggu yang datangnya bukan dari dalam birokrasi itu sendiri, melainkan ada di macam-macam departemen pengatur. Presiden juga telah membawa orang-orang hebat, tetapi harap maklum, “Super-CEO” cuma mitos. Super-CEO tidak pernah bisa melakukan pembaruan.

Re-code birokrasi memerlukan pemimpin, visi, keterampilan, insentif, sumber daya dan rencana aksi. Tanpa pemimpin dan visi, birokrasi akan kacau. Tanpa keterampilan yang memadai, para birokrat akan cemas. Tanpa insentif yang memenuhi kebutuhan, mereka akan resisten terhadap hal-hal baru. Tanpa sumber daya yang memungkinkan mencapai tujuan, para birokrat akan frustasi. Dan tanpa rencana aksi, birokrasi akan gagal memenuhi tuntutan masyarakat dan pemerintahnya kehilangan kepercayaan.

Itulah yang sebenarnya tengah terjadi di sini. Bencana-bencana besar tak bisa direspons oleh birokrat yang galau. Pemimpin-pemimpin hebat akan terus menerima sindiran-sindiran bermakna. Maka, saya tak akan berhenti berteriak agar reformasi birokrasi segera dilakukan, dan inti semua masalah bangsa ini memang ada di situ. Meresap hingga ke sel-sel DNA-nya, dari bawah hingga ke eselon 1, sampai ke para menteri, kepala negara dan parlemen.

Seperti petuah indah Don Ward, If you don’t like this world, change it! But if you can not change it, change their (your) attitude! Reformasi birokrasi intinya ada pada perilaku, yaitu bagaimana membentuk perilaku-perilaku baru yang mampu merespons tuntutan-tuntutan baru. Perilaku-perilaku itu adalah bergerak cepat, bekerja tanpa kenal letih, kreatif, koordinatif dan menemukan pintu-pintu keluar pada setiap dinding-dinding kesulitan yang dihadapi.

URL : http://202.59.162.82/swamajalah/tren/details.php?cid=1&id=5640

Note: Prof. Rhenald Kasali kalau diserahi amanah restrukturisasi birokrasi Indonesia sanggup gak yo…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s