Air, Bumi dan Kekayaan Alam di dalamnya….

Membacai pengelolaan kekayaan alam Indonesia ini mengapa berasa ruwetnya… Saham negara-lah, KKS-lah, cost recovery-lah, pembelian saham divestasi-lah. Gak tahu mengapa sedemikian ruwetnya. Dan rakyat tak pernah dapat apapun secara nyata. Itu saja faktanya.

Mengapa tidak dibuat lebih sederhana misalnya:

1. Negara mengkapling2 wilayah yang ada kandungan kekayaan bumi di dalamnya. Membebaskan tanahnya.

2. Setelah wilayah tambang eksploratif bebaskan lahannya maka negara melelangnya secara fair meski affirmative action pengistimewaan untuk perusahaan milik negara serta perusahaan swasta nasional harus jelas. Ada juga wilayah2 kecil untuk perusahaan lebih kecil dan menengah. Swasta nasional / asing berani bayar berapa untuk mengekplorasi wilayah yang telah dibebaskan negara.

3. Jadi negara langsung dapat duit dari lelang hak pengelolaan. Selain dari bagian hasil di masa produksinya. Jangan dari nett profit karena tracing-nya lebih rumit. Profit adalah mudah dimaenkan besarannya. Cash not profit is king! Juga jangan cost recovery, ngapain negara ngurusin manajemen perusahaan. Mau nyari peluang nilep duit juga?

4. Bagian negara adalah dari REVENUE (ekstraktif): 30% untuk pusat, 5% untuk reklamasi lingkungan hidup selama dan pasca pengerukan yang dikelola oleh lembaga tersendiri (bukan perusahaan dimaksud), 1% untuk dibagikan langsung pada penduduk di kabupaten operasi [pemilik lahan sebelumnya mendapatkan nilai yang lebih meski telah dibeli tanahnya], 2% pemda kabupaten, 2% pemda propinsi, 5% dibagikan pada seluruh rakyat Indonesia (termasuk yang sudah dapat 1% di atas), 5% dibagikan pada pemda kabupaten dan propinsi seluruh Indonesia secara sama rata. *ANGKA-ANGKA SEKADAR ILUSTRASI, untuk angka definitif memerlukan kajian struktur biaya dan lain2 faktor secara lebih mendalam.

5. Oleh karena itu perusahaan dapat dibebaskan dari segala pajak2 karena bagian publik 50% dari revenue adalah sudah cukup. Perusahaan harus mengefisiensikan operasionalnya sendiri. Dan tetap 20% dari profit perusahaan besar adalah hak pekerja. Selebihnya hak pemilik kapital. Bagian negara itulah yang bisa digunakan (secara obligatory) untuk keperluan dalam negeri sedangkan bagian perusahaan maka terserah perusahaan saja mau menjual kemana.

Perusahaan2 penyedot air tanah pun harus lebih jelas lagi urusannya dengan negara dan seluruh rakyat. Urusan penyedot air tanah masih memerlukan data2 lebih lanjut sebelum dapat merumuskan bagaimana negara seharusnya mengelola kekayaan rakyat.

*****00*****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s