Brosur Pertama v. 0.01

Demokrasi Tanpa Partai ≠ Gerakan Anti Partai ≠ Robek Surat Suara Pemilu

Reformasi telah menghasilkan buah manis kebebasan menyatakan pendapat di muka umum yang tidak bisa terbendung lagi. Sayangnya buah manis itu disertai getah yang pahit rasanya. Sarang korupsi pun pecah dan menyebar ke segala lini kehidupan. BLBI yang menguapkan uang negara trilyunan rupiah. Century Gate yang membeku. Pemancungan TKW/I Indonesia. Deportasi massal TKW/I. Kemiskinan yang semakin akut. Ketergantungan pada pihak asing yang semakin menyakitkan.

Penjualan kekayaan negara secara serampangan. Penodaan terhadap kerukunan hidup. Pencabutan hak dasar warga negara minoritas. Pencolengan besar-besaran. Sekolah makin mahal. Layanan kesehatan yang semakin tidak manusiawi. Ketimpangan sosial yang semakin menjurang. Harkat dan martabat bangsa kian tergadai demi lembaran-lembaran dollar yang tidak dinikmati rakyat sebagai pemilik sah kekayaan negara. Terlalu banyak getah pahit untuk disebutkan!

Inti dari kerusakan bangsa ini adalah suap dan korupsi yang tersebar macam kanker darah stadium akut. Bangsa dan negara tinggal menunggu ajal atau keajaiban.  Atau… ganti sumsum tulang belakang! Dan itu adalah perubahan radikal dan mendasar sistem berbangsa dan bernegara. Dengan mewujudkan daulat rakyat sepenuh-penuhnya. Dengan sistem kontrol yang berlapis-lapis. Dengan pelayan pilihan rakyat yang independen dan berjiwa merdeka, cerdas berintegritas tinggi dan amanah. Salah satu sumber masalah yang menuntut diubah radikal adalah……..???

Kembali ke korupsi! Di lingkungan eksekutif, korupsi paling sering terjadi karena kendali harta negara dan pelaksanaan kebijakan ada di sini. Tidak hanya pejabat politik, yakni mereka yang terpilih secara periodik, presiden, menteri dan kepala daerah, tetapi juga pejabat birokrasi yang menguasai administrasi. Dan untuk menggarong adalah sedemikian mudahnya. Karena mereka adalah pemegang keputusan. Apakah Anda percaya independensi mereka yang harus berterima kasih kepada partai yang telah menempatkan mereka di kursinya? Apakah Anda percaya mereka yang menganggap jabatan sebagai kehormatan dan bukan sebagai tugas kepelayanan akan melayani Anda dengan sebenar-benarnya kepelayanan?

Pascatumbangnya Orde Baru, lokasi korupsi merambah ke legislatif. Sebab, kewenangan lembaga ini diperluas. Bahkan hingga menggerus kuasa eksekutif. Partai-partai berkampanye dengan janji-janji seolah mereka adalah eksekutif dan bukan legislatif lagi. Padahal semua janji itu hanya mungkin jika partai memegang kuasa eksekutif. Aneh khan! Undang-undang takkan jadi kalau DPR tak membahasnya hingga titik komanya. Demikian juga anggaran negara takkan sah bisa DPR menolaknya. Padahal dalam soal perencanaan anggaran, kini DPR sampai bicara tingkat teknis: berapa nilai proyek, lalu siapa pelaksananya. Maka presiden harus berkompromi atau programnya tidak akan jalan sama sekali. Presiden telah di-preteli hanya menjadi pelaksana kehendak DPR. Aneh juga khan!

Bagaimana dengan yudikatif? Sejak dulu, lembaga peradilan sudah dikenal paling buruk reputasinya. Putusan hakim bisa diperjualbelikan. Kalau putusan hakim seperti itu, tentu saja juga menular ke jaksa yang bertindak sebagai penuntut dan polisi yang membuat berkas perkara. Mafia hukum menjerat mereka yang ingin menggapai keadilan. Politik transaksional merajalela di lingkungan legislatif dan eksekutif juga yudikatif. Seringkali rakyat disalahkan karena mereka selalu minta uang untuk memberikan suaranya. Padahal rakyat punya ‘rasionalitas’ sendiri: ngapain harus calon yang tidak jelas komitmen dan kemampuannya? Akhirnya rakyat meminta realisasi janji di muka karena tak percaya sekadar janji di belakang hari. Transaksi tunai di tempat!😛

Walhasil kerusakan pun melingkar-lingkar dan semakin menjerat leher seluruh bangsa. Dengan pejabat sebagai pengeruk manfaat dan penikmat terbesarnya. Sedikit rakyat mengunyah remah-remah tersisa. Ironisnya mayoritas rakyat hanya sekadar mengunyah angan bahkan sepah belaka. Jual beli suara yang awalnya dimulai para calon, apakah calon anggota legisaltif atau calon pejabat eksekutif, menjadi bumerang. Mereka terjerat utang. Yang gagal terpilih jatuh miskin terlilit utang, yang terpilih berkeras membayar utang dan menyiapkan pundi-pundi untuk pemilu berikutnya. Utang bisa berarti utang uang bisa pula utang budi pada sponsornya. Dari mana mereka akan dapat uang banyak kalau tidak memanfaatkan pengelolaan dana negara.

Hingga Desember 2010 terdapat 17 gubernur yang jadi tersangka kasus korupsi. Sementara, dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 138 bupati/walikota yang tersjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat hasil audit BPK menunjukkan banyaknya pemerintah daerah yang tidak benar dalam mengelola dana negera. Sementara jumlah anggota DPRD yang masuk penjara sudah tidak terhitung. Itu terjadi dalam situasi di mana jual beli perkara mudah dilakukan. Sudah terbukti, aparat kejaksaan dengan gampang mengubah status tersangka menjadi bebas, demikian juga para hakim.

Lembaga-lembaga negara lainnya siapa yang memilih dan atau memajukan calon-calon pejabatnya? Mereka-mereka juga. Tanpa kompromi? Yang bener aje dunk ah… jabatan gratisan gitu? Kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia adalah contoh yang terungkap. Itu pun bukan karena kinerja KPK tetapi karena ada seorang penerima suap yang tak tenang hidupnya dan membuka mulutnya. Rela di penjara demi ketenangan hidupnya. Yang telah tenggelam dalam gelimang suap dan korupsi mana mau membuka mulutnya.

Bagaimana dengan tingkat nasional. Kondisinya lebih buruk. Hanya karena para pemainnya sudah semakin pintar, maka praktik korupsi dan suap menyuap, tidak bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Apa yang menimpa Partai Demokrat dengan Nazaruddinnya menunjukkan hal itu. Masih banyak Nazaruddin-Nazaruddin yang lain, dan tentu saja Partai Demokrat bukan satu-satunya partai yang melindungi anggotanya yang korup. Sebab, partai juga menggantungkan dana dari mereka. Sebab di sini, partai bukanlah alat perjuangan sebagaimana digembar-gemborkan pendiri dan pengurusnya; partai adalah alat mencari kekuasaan dan memupuk kekayaan.

Partai memang butuh orang-orang seperti Nazaruddin, pandai menggalang dana. Tentu saja Nazaruddin tidak sendirian, dia tidak memonopoli pemanfaatan pengelolaan dana negara. Dia bukan satu-satunya penawar konsesi dan peretas jalan menang tender. Semua partai mempunyai orang-orang macam Nazaruddin. Mereka berkeliaran di tempat-tempat strategis pengambilan kebijakan, dan tempat-tempat basah lalu-lalang uang. Partai tidak mungkin hidup tanpa uang, mulai urusan administrasi, kampanye sampai lobi-lobi, butuh uang. Dana harus digalang dari berbagai sumber, karena partai gagal menarik iuran dari anggota. Bagaimana anggota mau membayar iuran, wong mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari partai?

Dengan demikian jelas sudah. Indonesia berada dalam lingkaran setan dimana (kuasa formal) partai politik (dalam menentukan siapa-siapa yang bisa dan boleh dipilih) berada di titik pusatnya. Rakyat dipaksa untuk menelan apa saja yang mereka sodorkan. Untuk kemudian di eksekutif dan parlemen menentukan pula apa-apa kebijakan yang menguntungkan dirinya. Juga menentukan pejabat-pejabat urusan lainnya pula. Kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior hanya fenomena gunung es belaka. Yang tak terungkapkan amat sangat jauh lebih besar dari yang terungkapkan. Dari sedikit yang terungkap: hanya perlu membayar penjara dalam waktu yang singkat. Banyak rakyat yang rela dipenjara sekian waktu tetapi sekeluarnya kaya raya. Matematika Korupsi!

Demokrasi yang harusnya berarti daulat rakyat dimanipulasi menjadi Daulat Partai! Segala-galanya ditentukan oleh segelintir pimpinan partai. LANTAS MENGAPA RAKYAT DIAM? Dan rela mengunyah remah-remah atau hanya sampah dan sepah? Padahal air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia! Mari kita rebut kembali hak milik kita yang tergadai! Bagaimana caranya…?

Banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah turut memberikan tanda tangan pada Petisi Gerakan Demokrasi Tanpa Partai. Tindakan nyata lainnya adalah MEROBEK SURAT SUARA dan masukkan kotaknya [karena surat suara utuh lebih rawan untuk dimanipulasi] dalam setiap pemilu hingga daulat rakyat sepenuh-penuhnya tegak berdiri. Hanya daulat rakyat sepenuh-penuhnya yang dapat mengembalikan kekayaan yang tergadai, harkat dan martabat bangsa yang dilecehkan dalam pergaulan antar bangsa,  pendidikan yang mencerdaskan, layanan kesehatan yang prima, kesejahteraan yang menentramkan kehidupan.

Yang jelas: menuntut pemerintah serius memberantas korupsi adalah laksana menggantang asap. Mereka bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Menuntut parlemen serius menekan pemerintah juga bukan solusi. Mereka bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Menuntut penegakan hukum kepada aparatur penegak hukum juga bukan solusi. Mereka yang paling sering berjual beli keadilan dengan harga obral. Menuntut sapa lagi? Tidak ada! Ganti sistem secara mendasar agar rakyat berdaulat sepenuh-penuhnya adalah solusi utama. Lucuti kuasa formal partai menentukan hidup rakyat! Rakyat sendiri-lah tanpa sekat partai yang harus menentukan sendiri kehidupan bangsa tanpa sekat.

Bukan sekadar golput tetapi ROBEK SURAT SUARA! Jangan Hanya Diam! ROBEK SURAT SUARA! dalam setiap pemilu hingga daulat rakyat sepenuh-penuhnya dalam genggaman. Merobeknya adalah tanda kita tak percaya lagi. Merobeknya adalah tanda kita tidak diam. Merobeknya adalah tanda kita sudah bosan dikibuli terus-menerus. Merobeknya adalah tanda kita tidak mau lagi makan remah dan sepah. Merobeknya adalah tanda bahwa kita pemilik sah segala kekayaan negeri ini. Merobeknya adalah tanda kita peduli pada bangsa dan negara. Merobeknya adala tanda kecintaan kita pada tanah tumpah darah Indonesia. Merobeknya adalah tanda kita ingin daulat rakyat sepenuh-penuhnya. Merobeknya adalah tanda bahwa kita manusia merdeka. Merobeknya adalah tanda keberanian menegakkan keadilan. Merobeknya adalah tanda kita tidak pernah takut membela kebenaran rakyat. JANGAN HANYA DIAM…!

Catatan: materi dalam brosur yang akan dicetak dan disebarluaskan ini banyak dikutip dari Didik Suprianto, wartawan detik.com yang telah dengan cerdas melakukan analisis situasi dan kondisi bangsa. Tulisan ini bukan naskah akademik maka jangan ada anasir-anasir gerakan daulat rakyat yang berwacana tentang plagiasi. Semua ini demi gerakan menuju Indonesia Merdeka 100%.

Jika ada yang kenal / tahu kontaknya mohon bisa disampaikan. DTP menantikan tulisan2 cerdasnya memotret masalah dan solusinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s