Tentara Nasional Indonesia adalah Alat Negara

Saat ini masih terdapat dilema yaitu Presiden RI adalah Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang perintahnya harus ditaati oleh seluruh jajaran ketentaraan. Kedudukan ini menciptakan risiko dimana ketentaraan dapat dimanfaatkan (disalahgunakan) oleh seorang presiden untuk mempertahankan kekuasaannya. Juga ada dilema bahwa dalam konstitusi Pasal 10 disebutkan “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Jabatan Panglima TNI tidak secara terang diatur dalam konstitusi. Apakah pasal ini berarti presiden langsung membawahi panglima angkatan?

Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat sebuah ketentuan yang lebih jelas tentang hal ini juga untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan. Maka pemilihan Panglima TNI harus dilakukan dalam pemilihan yang diikuti oleh semua anggota DPR seluruh tingkatan. Kandidat pun bukan person yang dimajukan oleh presiden guna menghindari persaingan tidak sehat dalam tubuh ketentaraan. Juga bukan keharusan untuk menggilir matra asal Panglima TNI. Kandidat adalah seluruh perwira tinggi yang memiliki pangkat setara dengan Letnan Jenderal dari seluruh matra. Maka persaingan sehat akan muncul yaitu dedikasi profesional agar mencapai pangkat setara dengan Letnan Jenderal.

Dengan demikian jelas bahwa Panglima TNI dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia secara tidak langsung (namun lebih mencerminkan asas daulat rakyat karena bukan DPR pusat semata). Juga tidak ada balas jasa kepada presiden karena yang mengajukan pencalonan bukan presiden. Namun tetap dengan kewajiban taat kepada Presiden RI dengan menambahkan persyaratan “sepanjang perintah dimaksudkan tidak melanggar atau bertentangan dengan konstitusi”. Maka jelas bahwa loyalitas tertinggi angkatan bersenjata adalah kepada rakyat dengan berpedoman pada konstitusi karena Panglima TNI-nya adalah pilihan seluruh perwakilan rakyat, bukan diajukan oleh Presiden tetapi semata-mata karena prestasi hingga mampu mencapai kepangkatan minimum yang dipersyaratkan.

Bunyi pasal 10 pun harus diubah menjadi “Presiden adalah panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia”. Dengan demikian mekanisme pemilihan pejabat Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut dan Panglima Angkatan Udara menjadi kewenangan Panglima Tertinggi yaitu dengan mekanisme Panglima TNI mengajukan bakal calon untuk dipilih dan ditetapkan salah satunya sebagai Panglima Angkatan dimaksudkan. Jabatan dan kepangkatan tinggi lainnya menggunakan mekanisme sebagaimana selama ini yang bisa terus dilakukan penyempurnaan di kemudian hari.

Dilema hampir serupa juga terjadi pada Kepolisian Republik Indonesia. Presiden dengan pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional memajukan kandidat Kapolri kepada DPR pusat. Kemudian jika kinerja kepolisian tidak memuaskan yang dipersalahkan oleh anggota DPR adalah Presiden. Dalam hal ini terjadi sebuah pelemparan tanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya sebuah solusi yang lebih tepat yang akan diuraikan dalam tajuk berikutnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s