Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Kesatuan Polri merupakan salah satu alat presiden guna menegakkan hukum serta keamanan dalam negeri sehingga seorang presiden dapat mengamankan pelaksanaan implementasi berbagai program yang digariskannya. Oleh karena itu pengambilalihan kewenangan pemilihan Kapolri oleh DPR pusat selama ini bertentangan dengan prinsip tersebut di atas.

Maka keadaan ini harus dikembalikan sesuai prinsip di atas. Presiden RI yang berhak memilih dan menetapkan Kapolri sebagai hak prerogatif yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun juga. Bukankah jika ada risiko-risiko keamanan maka pihak yang harus bertanggung jawab pada akhirnya adalah Presiden RI? Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu alat pemerintah guna menjalankan tugas negara/konstitusi mencapai tujuan bernegara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s