Dilema Kepala Negara vs. Kepala Pemerintahan

Indonesia termasuk satu dari banyak negara yang jabatan Presiden manjalankan fungsi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Hal ini menimbulkan sebuah dilema karena Panglima Tertinggi TNI sekaligus dijabat oleh Presiden sehingga muncul kerawanan penyalahgunaan sebagaimana terjadi di masa lalu. Dengan demikian kekuatan TNI dapat disalahgunakan oleh seorang Presiden. Bukannya menjadi alat negara tetapi menjadi alat seorang presiden untuk mempertahankan kekuasaannya meski sudah tidak dikehendaki rakyat. [Tentang solusi atas dilema ini akan diuraikan dalam tajuk berikutnya.]

Di samping itu juga menjadi sebuah kontradiksi, Presiden dan DPR sama-sama dipilih rakyat. Peserta pemilu DPR yang saat ini diikuti partai mengkampanyekan janji dan program yang tak ubahnya seperti Presiden. Karena kewenangan pembuatan UU hingga titik komanya menurut konstitusi harus persetujuan bersama DPR dan Presiden. Maka seorang presiden pada akhirnya akan kesulitan mengimplementasikan janji dan programnya sehingga harus melakukan pembagian kekuasaan dengan DPR. Padahal NKRI telah menetapkan sistem presidential dan bukan parlementer. Terdapat ambiguitas dalam hal ini. Konstitusi kita saat ini pada dasarnya sangat berat ke parlemen sehingga seorang presiden tidak lebih dari seorang pelaksana tugas DPR. Kondisi ini memunculkan kerawanan politik yang mendorong “dagang sapi” menjadi panglima negara. Segala-galanya ingin dikangkangi partai atas nama DPR dengan mencatut nama rakyat.

Presiden yang mengumbar janji berbagai program kerja selama masa pemerintahannya namun ternyata faktanya Presiden hanya menjadi pelaksana UU yang dibuat oleh DPR. Akhirnya seorang Presiden akhirnya harus kompromi dan membagi kekuasaannya kepada berbagai partai yang bercokol di DPR agar programnya bisa berjalan. Dan tentu saja program tersebut haruslah sesuai dengan kepentingan2 parpol koalisi. Maka terjadi berbagai dilema dan kebusukan sebagai akibatnya.

Memisahkan jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanpun akan menimbulkan dilema pula. Ternyata persoalan2 ini seperti lingkaran setan yang buntu di manapun juga. Namun dalam perjuangan Gerakan Demokrasi Tanpa Partai maka DPR pun dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada calo dari partai. Pun demikian dipandang perlu untuk memberikan keleluasaan yang lebih pada Presiden pilihan rakyat guna membentuk peraturan perundangan guna melaksanakan janji kampanyenya. Juga karena heterogenitas DPR dapat menyebabkan proses berkepanjangan dan rawan penjegalan di tengah perjalanan.

Maka seharusnyalah DPR bukan lagi legislatif dalam pengertian membentuk UU namun cukup diberikan hak untuk menyetujui atau menolak UU yang diajukan oleh Presiden. Bukan menentukan hingga titik komanya. Dengan demikian Presiden memiliki kelulasaan lebih namun tetap dalam kontrol DPR. Fungsi DPR harus lebih pada aspek pengawasan agar pemerintah tidak menyalahgunakan mandat yang diberikan rakyat.

#DPR dapat menolak atau menyetujui UU yang diajukan oleh Presiden. Bukan merumuskan hingga titik komanya. Yang akhirnya harus mengadopsi banyak kepentingan politik sesaat dalam perjalanannya, bertele-tele dan menghamburkan anggaran negara hingga ke kamar-kamar hotel.😛 Menyetujui atau Menolak RUU yang dimajukan oleh Presiden. Itu saja….!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s